Belakangan muncul kekhawatiran masyarakat soal kewajiban menunjukkan hasil rapid test jika melintasi perbatasan provinsi. Menghindari dampak sosial yang lebih besar, DPRD Kalsel terjun ke daerah perbatasan Kalsel dan Kalteng.
“Saya mendapat keluhan warga yang takut, karena biaya rapid test lumayan mahal yang tidak sesuai dengan pendapatan mereka,” ujar anggota Komis I DPRD Kalsel H Hasanuddin Murad.
DPRD Kalsel pun melakukan dialog bersama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalteng pada Jumat (26/6) lalu. H Hasanuddin Murad pada kesempatan tersebut mengimbau agar persoalan ini bisa menjadi perhatian pemerintah di tiap perbatasan agar tidak terjadi konflik di tengah pandemi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Ir Eskop membenarkan jika pihaknya memberlakukan pemeriksaan di tiap-tiap posko perbatasan.
“Pemeriksaan ini bukan untuk mempersulit warga keluar masuk ke Kalteng, walau pun akhirnya kita kecolongan yang mana jumlah positif Covid-19 di Bartim per hari ini sudah 16 orang,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengku jika Pemda Bartim tidak menggunakan pemeriksaan rapid test di setiap perbatasan. Terlebih pada angkutan sembako sebagai prioritas. Pemeriksaan hanya berfokus pada suhu tubuh dan kelengkapan protokol kesehatan.
“Kita di sini selalu melaksanakan pemeriksaan menggunakan alat pengukur suhu. Jika di atas normal maka akan diberi dua pilihan, kembali atau di rujuk ke Rumah Sakit. Jika tidak memiliki masker, langsung kami beri dengan persediaan masker di posko,” ucap Ir Eskop.
