BANJARMASIN – Sanitasi permukiman dinilai belum standar. Padahal, urusan saluran pembuangan tersebut merupakan salah satu indikator bebas kumuh.
Kota Banjarmasin agaknya masih harus berbenah soal kekumuhan di kawasan permukiman. Apalagi, statusnya adalah Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang digagas pemerintah pusat, 549 hektare kawasan kumuh di Kota Seribu Sungai sudah berkurang signifikan. Berdasarkan data akhir November 2019, kawasan kumuh di Banjarmasin tersisa seluas 117 hektare.
Rupanya, masalah sanitasi adalah faktor penghalangnya. Oversight Service Provider (OSP) 6 Kalimantan Selatan mendata, ada belasan ribu sanitasi permukiman di Banjarmasin yang masih di bawah standar.
“Angka sanitasi perumahan yang masih belum standar di Banjarmasin ada 18.000 Kepala Keluarga (KK),” ungkap Fathur Rahmi Gultom, Program Colaboration Specialist OSP 6 Kalsel, usai pertemuan dengan Komisi III DPRD Provinsi, Rabu (22/7/2020) siang.
Dari hasil penelusuran tim OSP 6 Kalsel, pembangunan permukiman di Kota Seribu Sungai tidak diiringi dengan tempat pembuangan limbah yang aman. Kebanyakan hanya tertutup rapat di bagian atas, sementara bagian bawah tertanam di dalam tanah.
“Perumahan di sini, bagian atas septic tank memang disemen, tapi bawahnya tidak. Dari sisi lingkungan ini tidak standar, meskipun dari sisi kesehatan cukup aman,” ujarnya.
Fathur menyadari, tidak mudah mengubah hal tersebut. Ada banyak kendala yang akan dihadapi. Selain biaya pembuatan septic tank yang cukup besar, lahan minim, kesadaran masyarakat juga memengaruhi.
Dijelaskannya, pembangunan satu septic tank standar saja sudah diperlukan dana sekitar Rp14 juta. Itu digunakan untuk dua rumah atau sistem komunal.
“Jika ditotal, perlu anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk merealisasikan perubahan septic tank seluruhnya,” kata Fathur.
Editor: Almin Hatta
