BANJARMASIN – Usai terapkan sistem kerja pegawai secara bergantian, Sekretariat DPRD Kalsel pada Senin pecan depan akan melaksanakan pemeriksaan swab masif sebagai respon dari munculnya klaster pegawai pemerintahan.
Namun, rencana tersebut menuai reaksi beragam dari para wakil rakyat penghuni Rumah Banjar di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, tersebut.
Rencananya, pemeriksaan swab masif di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel akan melibatkan sekitar 300 orang. Jumlah itu adalah gabungan dari 160 pegawai sekretariat, 55 anggota dewan, 36 satpam, 30 petugas kebersihan, serta 19 wartawan yang secara resmi mangkal di Rumah Banjar.
“Biaya sepenuhnya ditanggung Dinas Kesehatan. Jadi, sekretariat tak mengeluarkan dana sepeser pun,” kata Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kalsel Riduansyah, Kamis (6/8/2020).
Menurut Riduan, seluruh pegawai sekretariat diwajibkan ikut pemeriksaan. Jika mangkir, dilarang masuk kerja sebelum menunjukkan hasil tes yang dilakukan dengan biaya sendiri. Meski demikian, ada perlakuan berbeda terhadap 55 anggota dewan Rumah Banjar, juga mitra kerja seperti wartawan. Tidak ada paksaan, sesuai kemauan masing-masing.
“Kami berharap kesediaan semua pihak untuk ikut swab massal, dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di kantor pemerintahan,” kata Riduan lagi.
Mengingat besarnya biaya pemeriksaan swab saat ini, rencana ini pun menjadi sorotan dari sejumlah wakil rakyat. Selain pesertanya yang banyak, dananya dibebankan pada APBD. Diprediksi, biaya swab bisa mencapai Rp2,5 juta per kepala.
“Jika swab massal ini menggunakan APBD, dipastikan membebani keuangan daerah. Saya sarankan bagi yang mampu untuk biaya sendiri,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias.
Rachmah menghitung, keuangan darah saat ini sedang kritis. Banyak kebutuhan lain yang lebih penting. “Tapi, secara pribadi saya mengapresiasi upaya pemprov untuk melakukan penanggulangan penularan virus korona di Kalsel,” ujarnya.
Berbeda dengan Ketua Fraksi Persatuan Nurani Demokrat DPRD Kalsel, Asbullah. Tanggapannya mengenai rencana swab masif agak keras. Ia tidak setuju itu dilaksanakan secara terbuka, tanpa perencanaan dan sasaran yang tepat. Menurutnya, itu malahan hanya membuang-buang anggaran.
“Harusnya mereka dirapid test dulu. Jika hasilnya reaktif, baru dilanjutkan ke tahap berikutnya. selama ini kan prosedurnya seperti itu,” ujar Asbullah. “Jika yang bersangkutan non reaktif, buat apa diswab, lebih baik dananya bisa digunakan untuk keperluan lain,” tambahnya.[]
Editor: Almin Hatta
