BANJARMASIN – Setelah berlalu setengah abad, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelengaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional Ke-29 yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang.
Menurut Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, ditetapkannya Kalsel sebagai tuan rumah MTQ ini merupakan sebuah sejarah. Disebutkannya, terakhir kali Kalsel menjadi tuan rumah pada perhelatan MTQ Ke-3 Tahun 1970 silam, yang kala itu digelar di Banjarmasin.
“Alhamdulillah, Kalsel kembali menjadi penyelenggggara MTQ Tingkat Nasional, setelah 50 tahun yang lalu Kalsel dipercaya tuan rumah MTQ Nasional yang ke-3,” kata Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini.
Penetapan Kalsel sebagai tuan rumah MTQ Nasional Ke-29 ini berdasarkan SK Nomor 442 tanggal 20 Mei Tahun 2020, yang diserahkan Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Ahmad Juraidi kepada Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Minggu (9/8/2020) malam.
Paman Birin menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk menyukseskan MTQ pada tahun 2022 mendatang ini, dan meminta do’a serta dukungan masyarakat agar dapat melaksanakannya dan meraih prestasi.
“Walau waktunya masih panjang, namun persiapan akan mulai kita lakukan sejak sekarang,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Ahmad Juraidi mengatakan, penetapan tuan rumah MTQ Nasional memerlukan proses yang panjang. Ada beberapa tahapan. Antara lain, adanya keinginan kuat dari calon tuan rumah.
“Kalsel dua kali mengirim surat. Pertama tahun 2018 sudah memohon, kemudian 2020 ini memohon kembali. Alhamdulillah, akhirnya Kementerian Agama memutuskan MTQ Nasional Ke-29 dilaksanakan di Kalsel,” katanya.
Poin penting terpilihnya Kalsel sebagai tuan rumah MTQ adalah komitmen kepala daerah memenuhi persyaratan yang ditentukan agar dapat dipilih sebagai tuan rumah. “Komitmen kepala daerah merupakan catatan penting pemilihan Kalsel sebagai tuan rumah MTQ,” ucap Juraidi.
Ditambahkan Juraidi, faktor lain yang menentukan adalah kemampuan dan pengalaman daerah penyelenggara, kemudian fasilitas yang tersedia, dukungan masyarakatnya, dan anggaran yang tersedia.[]
Editor: Almin Hatta
