PALANGKARAYA – PT Pertamina bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) sepakat bersinergi dalam pendayagunaan aset Pertamina berupa jalan raya sepanjang 60 Km, agar bisa dipergunakan untuk meningkatkan prekonomian masyarakat.
Peran Pertamina dalam membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Bartim dinilai sangat penting, khususnya dalam pemanfaatan akses jalan yang lebih baik.
Jalan yang disinergikan tersebut berupa jalan dari Desa Bentot, Kecamatan Petangkep Tutui, sampai Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, dan landing site berupa jalan yang terletak di tepi Sungai Patai Telang Baru, yang kesemuanya terletak dalam wilayah Kabupaten Bartim, Kalteng.
Sinergi pendayagunaan aset Pertamina tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Pertamina dan Pemprov Kalteng. Seremoni kesepakatan sinergi ini dihadiri Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Komisaris Pertamina Condro Kirono, Direktur Penunjang Bisnis M Haryo Yunianto, Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, serta wakil dari Kejaksaan Tinggi Kalteng Dr Mukri. Penandatangan kesepakatan sinergi ini dilakukan di Kantor Gubernur Kalteng di Palangkaraya, Kamis (27/8/2020).
Dalam kesepatan tersebut disebutkan, Patra Jasa selaku anak perusahaan Pertamina, akan menjalankan rencana program meliputi pengembangan infrastruktur jalan dan meningkatkan konektifitas antardaerah, sehingga dapat mempermudah transportasi komoditas terutama hasil tambang dan perkebunan
“Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk KPK dan Kejati yang telah memberikan suppot luar biasa dalam melakukan pengawalan untuk aset kita di Barito Timur. Diharapkan, dengan kerjasama ini kita dapat mengembangkan infrastrukturnya dan menyerap banyak tenaga kerja,” kata Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dalam kesempatan tersebut.
Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Lili Pintauli Siregar menyatakan pihaknya menyambut baik upaya penyelesaian aset Pertamina dan pengelolaannya secara bersama antara Pemprov Kalteng, Pemkab Bartim, dan Pertamina, dengan menyepakati program optimalisasi aset jalan tersebut.
“Sedangkan kami juga akan melakukan monitoring dan memastikan untuk membantu jika ada kendala ke depan. Karena salah satu tugas KPK adalah melakukan fungsi koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berkaitan, dalam bentuk pengawasan tindak korupsi dan juga melakukan kegiatan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Kejaksanaan Tinggi Kalteng Dr Mukri juga menyatakan mengapresiasi kolaborasi dan sinergi Pertamina dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penertiban dan optimalisasi asset tersebut.
Dr Mukri berharap sinergi ini menjadi pilot project untuk penyelesaian masalah aset, khususnya aset Pertamina yang lain. Sehingga ke depan semuanya bisa berjalan dengan baik, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
Sedangkan Sekda Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri, menyatakan penandatanganan nota kesepakatan antara PT Pertamina dengan Pemprov Kalteng dan Pemkab Bartim ini merupakan langkah maju dalam upaya untuk meningkatkan penertiban aset dan optimalisasi pendapatan asli daerah. “Yang akhinya tuntas diselesaikan atas bantuan dan kerjasama semua pihak, sehingga ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama,” katanya.
Nicke juga menyampaikan bahwa Kalimantan adalah wilayah strategis bagi Pertamina dan merupakan wilayah yang coverage operasi dari hulu ke hilir sangat lengkap. “Di hulu kami memiliki aset seperti di Bunyu, Sanga- Sanga, Tarakan, dan Tanjung. Lalu ada juga Mahakam yang menghasilkan gas terbesar. Kita juga memiliki kilang Balikpapan yang memberikan kontribusi 25% produksi BBM se-Indonesia, dan mensuplai BBM ke seluruh wilayah timur Indonesia,” ujarnya.
Pertamina, ungkap Nicke, kini sedang mengembangkan kilang dan menambah kapasitas dari 266.000 barel per hari menjadi 366.000 barel per hari. Menurutnya, ini akan menjadi kilang terbesar di Indonesia. Cakupan di hilir pun tidak kalah, Pertamina memiliki 10 Terminal BBM, 460 SPBU, dan 9 DPPU untuk pengisian avtur.
“Ini merupakan aset yang sangat besar dan terus dioptimalkan, untuk kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara. Kita sangat terbuka untuk melakukan penataan dan kerjasama dengan Pemda. Ini diperlukan, agar aset tersebut memberikan manfaat bagi daerah maupun masyarakat sekitarnya,” katanya. “Kami harap, kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat menjadikan contoh bagi pemprov lainnya,” tambahnya.[]
