Editor : Almin Hatta
TAMIYANGLAYANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur (Batim), Selasa (8/12/2020) lalu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perdesaaan (PKP), dengan tujuan meningkatkan pembangunan di wilahan pedesaan.
Rakor PKP yang digelar di Aula Dinas Pertanian Bartim ini dibuka langsung oleh Bupati Bartim Ampera AY Mebes SE, dengan diikuti seluruh instansi terkait. Juga hadir Wakil Bupati Bartim.
“Bupati dalam Rakor PKP tersebut memberikan beberapa catatan dan juga sejumlah masukan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bartim, Ir Barnusa, ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/12/2020).
Menurut Ir Barnusa, Program PKP ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2016, dengan tujuan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Intinya, tentang pembangunan kawasan perdesaan.
“Sebenarnya soal PKP ini sudah kita lakukan sosialisasi pada tahun 2017, dengan nara sumber yang salah satunya dari Pusat,” ujarnya.
Pada tahun 2017 dan 2019, papar Ir Barnusa, ada tujuh kecamatan di Bartim yang ditetapkan untuk melaksanakan Program PKP ini.
Tujuh kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Pematang Karau, Paju Epat, Paku, Karusen Janang, Raren Batuah, Patangkep Tutui, dan Dusun Tengah.
“Jadi masih ada beberapa kecamatan yang belum masuk program PKP ini. Antara lain Kecamatan Dusun Timur, Awang, dan Kecamatan Banua Lima,” katanya.
Setelah melalui rapat dengan pihak kecamatan, lanjut Barnusa, maka beberapa kecamatan tersebut nantinya diusulkan masuk program PKP ini.
“Tapi, tentu saja setelah memenuhi mekanisme pengusulan. Salah satunya melalui musyawarah desa, kemudian disepakati lagi dengan Badan Koordinasi Desa (BKD). Dari situlah kemudian ditetapkan kawasan-kawasan yang memiliki prospek untuk dikembangkan,” katanya.
Ir Barnusa menyebutkan, kawasan dimaksud bisa berupa kawasan peternakan atau kawasan pertanian.
“Juga harus dipastikan kesiapan lokasi maupun lahannya. Serta harus jelas apakan berupa agro wisata atau pun kawasan pertanian, yang recananya disatukan dalam kawasan desa. Supaya nantinya terlihat adanya sinergi antara pemerintah,” ujarnya.
Ir Barnusa menegaskan, Bupati Ampera menginginkan semua itu berkesinambungan dan benar-benar terencana. “Dari dana desanya bagaimana, OPD teknis yang terkait juga bagaimana potensinya. Nah, itu semua disesuaikan dengan potensinya, apakah perikanan, peternakan, atau perkebunan,” pungkasnya.[]
