Editor : Almin Hatta
BANJARBARU – Dalam rangka memperingati Hari HAM (Hak Asasi Manusia) Sedunia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih 13 penghargaan dari Kementrian Hukum dan HAM.
Kabar gembira ini diungkapkan Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Agus Toyib, kepada media, sesuai perayaan Hari HAM Sedunia, Senin siang (14/12) bertempat di Gedung Idcham Chalid, Banjarbaru.
“Jadi, sebetulnya acara HAM itu 10 Desember. Tapi kita peringati pelaksanaannya hari ini, yaitu tanggal 14 Desember. Tentunya dalam rangka kita menjunjung penghormatan, perlindungan, kemajuan hak asasi manusia, khususnya di Provinsi Kalsel. Dan hari ini, atas nama pemerintah, melalui menteri Kemenkumham, kita menyerahkan penghargaan kepada 10 kabupaten/kota yang mendapatkan predikat sebagai kabupaten/kota yang peduli HAM, dan ini sudah sangat baik. Kemudian ada 3 kabupaten/kota yang mendapat penghargaan sebagai yang cukup peduli HAM,” tuturnya.
Dari total 13 penghargaan tersebut, ada 10 Kabupaten/Kota yang menyabet gelar Kabupaten/Kota peduli HAM. Sedangkan untuk 3 Kabupaten/Kota lainnya mendapatkan kota cukup peduli HAM.
Menurut Kakanwil Kemenkumham Kalsel ini, ke depan semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan harus dapat meraih predikat Kota Peduli HAM.
“Ini yang harus kita dorong, agar ke depan 13 Kabupaten/Kota di Kalsel dapat semua predikat Kota/Kabupaten peduli HAM,” ujarnya.
Di sisi lain, Roy Rizali selaku Pj Sekda Kalsel turut mengapresiasi capaian yang telah diraih 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tersebut.
“Saya berikan apresiasi atas capaiannya, terlebih jika memperoleh penghargaan terbaik dalam program ini. Sedangkan untuk yang belum mencapai hasil yang maksimal, barangkali perlu melakukan evaluasi, sehingga untuk penilaian tahun selanjutnya hasilnya bisa lebih maksimal,” ucapnya.
Roy juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada unit Kanwil Kemenkumham Kalsel yang memperoleh penghargaan terbaik pelayanan publik berbasis HAM. “Selamat dan apresiasi kepada unit-unit pelaksana teknis bagi Kanwil Kemenkumham yang sudah berhasil memperoleh penghargaan terbaik di program pelayanan publik berbasis HAM, karena unit-unit pelaksana teknis ini telah memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan standar HAM kepada masyarakat di wilayah kita,” tandasnya.[]
