Editor : Almin Hatta
BANJARMASIN – Plt Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin, Taufik Rifani, mewakili Plh Walikota Banjarmasin H Mukhyar, menghadiri Rapat Koordinasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Kota Banjarmasin, di Aula Rupatama Polresta Banjarmasin, Kamis (25/02).
Dalam Rakor yang dibuka oleh Kapolresta Banjarmasin, Kombespol Rachmat Hendrawan itu, Taufik Rifani menyatakan bahwa kegiatan seperti ini memang sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat praktik pungli telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menyulitkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan perizinan dan pelayanan lainnya.
Maka dari itu, pada kesempatan yang dihadiri Wakapolresta Banjarmasin AKBP Sabana Atmojo itu, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin ini berharap, ke depannya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dapat bergerak mencermati layanan publik di Pemko Banjarmasin, termasuk instansi vertikal yang ada di Kota Banjarmasin.
“Diharapkan, dengan bekerjanya Satgas Saber Pungli ini, tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memulihkan kepercayaan publik. Sehingga terbentuk system pemerintahan yang proporsional dan profesional,” katanya.
Kegiatan ini sesuai dengan perintah Presiden serta Polri pada dua tahun lalu, agar memberantas pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum tertentu di beberapa bidang.
Bahkan Presiden Joko Widodo sempat memerintahkan kepada Menteri Perhubungan serta Polri untuk menindak tegas oknum pelaku pungli, karena dinilai merugikan karena masyarakat. Dan pungli bisa menyebabkan beberapa dampak, diantaranya kenaikan harga barang serta tingginya biaya operasional.
Misalkan pada angkutan barang, kalau pungli terus terjadi, maka akan berdampak pada harga yang tak stabil akibat biaya operasional tinggi.
“Namun, pungli tak sebatas pada angkutan. Melainkan juga pada sektor lain yang dapat meresahkan warga dan merugikan,” pungkasnya.[]
