Editor : Almin Hatta
BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Ruang Rapat Berintegrasi, Balaikota Banjarmasin, Jum’at (11/6/2021).
Rakor tersebut dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr Machli Riyadi SH MH, didampingi Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Banjarmasin, Edy Wibowo, Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dolly Syahbana, serta SKPD terkait di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Dalam sambutannya, Machli Riyadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lepas tangan untuk menjamin kesehatan warganya.
Dengan Rakor tersebut, ia menegaskan bahwa Pemkot Banjarmasin akan menjamin kesehatan warga, khususnya masyarakat kalangan bawah.
“Kita pahami bersama-sama bahwa negara menjamin fakir miskin dan anak terlantar, dan kesehatan itu merupakan urusan wajib bagi pemerintah,” katanya.
Mengenai kekurangan dana yang dipaparkan dalam Rakor tersebut, Machli Riyadi menyebutnya sebagai salah satu persoalan yang nantinya diusulkan dalam anggaran perubahan.
“Sehingga BPJS bisa kita jamin. Pemerintah Kota Banjarmasin akan konsisten untuk menganggarkan jaminan terhadap seluruh orang miskin yang ada di Kota Banjarmasin untuk dibayarkan,” ucapnya.
Machli berharap, keluhan kurangnya fasilitas di rumah sakit milik Pemerintah Kota agar secepatnya ditindaklanjuti, demi kenyamanan masyarakat Kota Banjarmasin dalam berobat. Utamanya agar Anggaran Pemerintah Daerah yang dikeluarkan untuk warga akan kembali masuk ke pendapatan daerah.
“Ya, kita harapkan Tim TAPD akan menindaklanjuti hasil Rakor ini, dengan usulan dari Dinas Kesehatan mengenai penambahan biaya sebesar Rp4,6 M, untuk menutupi kekurangan dari kebutuhan anggaran yang sesungguhnya di tahun 2021,” pungkasnya.[]
