TAMIYANGLAYANG – Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim), Nur Sulistio, mengingatkan pihak PT Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT BNJM), agar menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dijadwalkan akan digelar pada September 2022 ini.
“Kalau peruhasaan tersebut kembali tak hadir, atau hanya mengirim utusan yang tidak berkompeten, maka kami dari DPRD tidak akan segan-segan mengeluarkan rekomendasi mengenai keberadaan PT BNJM di Bartim,” tegasnya kepada awak media, usai mengikuti Rapat Paripurna, Senin (5/9/2022).
Nur Sulistio mengingatkan, DPRD adalah lembaga yang punya wewenang dan punya tanggung jawab. Maka pada pelaksanaan RDPU nanti diharapkan pihak perusahaan tersebut bisa menghadirkan managemen yang memang memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan.
“Tolong ini menjadi perhatian. Pada RDPU nanti tolong mengirimkan utusan yang memang ada kompetensinya pada masalah yang dibahas. Jadi, jangan sampai pada saat RDPU nanti, ketika ada yang disampaikan masyarakat, justru menjawab ‘nanti koordinasi dulu’. Itu sama saja bohong,” ujarnya.
Nur Sulistio menegaskan, jangan sampai DPRD Bartim harus berkali-kali mengurus masalah seperti ini.
“Sebenarnya, jika dalam masalah seperti ini ada komunikasi, tentunya tak ada yang sulit. Sekarang masalah komunikasi ini kita fasilitasi melalui RDPU, ayo sama-sama kita bicarakan,” ucapnya.
Politisi Partai Golkar ini juga menyebutkan, RDPU dengan PT BNJM dan masyarakat ini sudah dijadwalkan melalui Badan Musyawarah DPRD, dan akan digelar pada bulan September 2022 ini.
“Ini untuk kepentingan kita semua. Baik untuk PT BNJM di Barito Timur sebagai investor, maupun untuk masyarakat yang tentunya dapat menikmati investasi tersebut. Serta pemerintah dan legislatif yang menjadi rumah bagi masyarakat,” tuturnya.
Nur Sulistio menyatakan, hal ini jangan dimaknai sebagai sebuah goyangan terhadap keberadaaan PT BNJM di Bartim. Juga bukan karena ketidakpuasan masyarakat atas permasalahan yang ada.
“Namun ada hal yang diinginkan atau dikeluhkan, serta adanya masukan dari masyarakat yang ingin dibicarakan,” katanya.
Nur Sulistio juga menegaskan bahwa pada RDPU ke depan ada beberapa poin yang akan dibahas. Termasuk beberapa usulan masyarakat berkaitan dengan lahan, jalan, dan hal lainnya.
“Artinya kita fleksibel saja. Masalah lahan ini kan dapat dikomunikasikan secara kekeluargaan. Intinya, segala hal yang menjadi kendala, kita sikapi bersama. Tapi kalau tidak hadir pada RDP, tentunya akan menyulitkan bagi kita untuk mencari solusinya,” ucapnya.
Karena itu, Ketua DPRD ini berharap pihak PT BNJM yang nanti hadir harus yang punya wewenang mengambil keputusan dan memberi jawaban.
“Jadi tidak harus berkoordinasi lagi ke atasan. Jangan sampai nanti masyarakat sudah menunggu beberapa kali, namun ketika terjadi dialog dan diskusi, ujung-ujungnya tidak bisa dijawab,” tandas Nur Sulistio.[]
Editor : Almin Hatta
