BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, menyerahkan langsung anggaran senilai total Rp31,38 triliun untuk Kementerian/Lembaga Kabupaten/Kota se-Kalsel, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (7/12/2022).
Anggaran tersebut merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023.
DIPA tersebut naik Rp2,67 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya. APBN 2023 untuk Kalsel terdiri dari DIPA Kementerian atau Lembaga sebesar Rp8,12 triliun, serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp23,26 triliun.
Gubernur Sahbirin menyampaikan pesan dan harapan kepada para Bupati, Walikota, Pimpinan Satker, SKPD, serta seluruh peserta kegiatan ini, agar segera melakukan langkah optimalisasi penyerapan anggaran 2023.
“Segera lakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran di tahun 2023 nanti. Sesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan rencana penarikan dana yang telah disusun,” katanya.
Selanjutnya, Gubernur Sahbirin yang biasa disapa Paman Birin mengatakan, selain bekerja dengan cepat dan responsif, tetap mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi.
“Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Paman Birin, penyerahan DIPA Kementerian, Lembaga, dan daftar alokasi TKDD ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi para pimpinan lembaga dan kepala daerah, dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif di tahun 2023 nanti.
Bahkan secara khusus, Presiden juga menyampaikan pesan kepada Kepala Daerah untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, serta mempercepat realisasi belanja. Hal ini penting, mengingat tantangan sektor perekonomian di tahun 2023 tidaklah mudah.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah, memaparkan perkembangan APBN tahun 2022 sampai dengan 30 November 2022.
Realisasi APBN di Kalsel sampai dengan 30 November 2022 telah mencapai Rp26,84 triliun atau 93,48% dari pagu Rp28,72 triliun.
Menurutnya, belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Diantaranya belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.
Selanjutnya, penyelesaian proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Kemudian, menjaga dan memperkuat jaringan pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan.
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.
Mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan mendukung persiapan Pemilu 2024.
Pada kesempatan tersebut, Paman Birin menyerahkan penghargaan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Pemda Kabupaten/Kota yang memperoleh Opini WTP dan penyerahan penghargaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2022.[]
