BATULICIN – Kepala BPS Pusat, Margo Yuwono, mencatat berbagai peristiwa sepanjang tahun 2022, dimana 4 diantaranya berpengaruh terhadap perkembangan inflasi.
Pertama, terkait pasca pemulihan Covid-19 yang menyebabkan gangguan suplai barang. Sehingga memacu kenaikan harga.
Kemudian, konflik geopolitik yang menyebabkan terganggunya pasokan energi, sehingga terjadi inflasi cukup tinggi di berbagai negara dengan melakukan pengetatan keuangan. Termasuk menetapkan tingkat suku bunga, yang bisa berpengaruh pada negara-negara berkembang.
“Berbagai peristiwa penting secara global ini memacu kenaikan harga, terutama makanan, energi, dan beberapa komoditas lainnya,” katanya, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023, yang terhubung ke DLR di Kantor Bupati Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Senin (09/01/2023).
“Catatan sepanjang tahun 2022 dianggap penting untuk disampaikan, supaya kita memahami bagaimana dinamika inflasi tersebut,” ujarnya.
Dengan ini, papar Margo Yuwono, memperlihatkan bahwa untuk energi dan makanan sepanjang tahun 2022 telah terjadi inflasi, dan kondisinya lebih tinggi dibanding 2021.
“Di sisi lain, kelangkaan minyak goreng sepanjang tahun 2022 juga menjadi pemicu inflasi saat ini,” ucapnya.
Pada bulan April 2022, ungkap Margo, telah terjadi kenaikan harga aftur. Sedangkan bulan Mei telah menjalani bulan Ramadhan sampai Idul Fitri.
“Di situ akan mendorong peningkatan permintaan barang, yang tentu memicu permintaan makanan dan beberapa komoditas,” katanya.
Di bulan Juli, beber Margo lebih jauh, kita menghadapi anomali cuaca untuk beberapa wilayah. Hal ini menyebabkan harga beberapa komoditas holtikultura mengalami peningkatan.
Kemudian, lanjutnya, September 2022 pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Dimana harga Pertalite naik 32%, Solar naik 32,0%, dan Pertamax naik 16%.
Sedangkan di bulan Desember lalu kita menghadapi Natal dan Tahun Baru, sehingga meningkatkan permintaan dan memicu kenaikan harga beberapa komoditas pangan dan juga transportasi.
“Kebijakan inflasi dari pemerintah ini dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan dilakukan evaluasi guna melihat bagaimana perkembangan harga,” tutupnya.
Rakor secara virtual tersebut dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Tanbu, Ir H Ridwan, serta sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Tanbu.(win)
Editor : Almin Hatta
