JAKARTA – Beberapa Dinas terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melakukan audiensi dengan Fraksi PKB DPR RI, dalam rangka memaparkan berbagai usulan yang bersentuhan dengan dinas tersebut.
Audiensi tersebut juga dihadiri Bupati Tanbu, dr HM Zairullah Azhar, dan Sekda Tanbu H Ambo Sakka. Kedatangan mereka di DPR RI disambut langsung oleh Ketua Fraksi PKBI, Cucun Ahmad Syamsurijal SAg, Senin (22/03/2023).
Dalam audiensi tersebut, Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan pihaknya membuka ruang untuk segala usulan dinas terkait serta permasalahan di daerah.
“Ini rumah rakyat, dan kami selaku aspirator rakyat yang sudah disumpah tentunya siap menerima segala keluhan seluruh daerah,” katanya.
Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, semua usulan yang disampaikan akan ditindaklanjuti lewat pleno fraksi.
“Nantinya akan jadi prioritas pada leading sektor, terkait apa yang sudah menjadi aspirasi dari Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya.
Cucun menjelaskan, sekitar 18 Mei nanti akan ada pembahasan APBN 2024. Pada pembahasan tersebut aspirasi daerah bisa dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi makro, yang tentunya berkaitan dengan Musrenbang tingkat kabupaten yang sudah berjalan.
“Setelah Musrenbang Propinsi, nanti lanjut ke Musrenbang nasional yang dikirim ke DPR RI melalui Menteri Keuangan selaku bendahara negara yang akan menyampaikan paparan dari seluruh perencanaan dari Sabang sampai Merauke,” ucapnya.
Tak kalah penting dalam usulan tersebut, Bupati Tanbu Zairullah Azhar sempat menyinggung masalah kesejahteraan anak di Indonesia, khususnya anak yatim-piatu yang sangat membutuhkan payung hukum.
Bupati Zairullah sampaikan bahwa jumlah anak yatim ada 4.000 lebih dengan 7.000 panti yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Namun undang-undang untuk APBN-nya belum ada. Padahal, ini menyangkut ribuan anak yatim di Indonesia. Kami berharap ada regulasi anggaran APBN ke depan, demi perbaikan nasib mereka,” ujarnya.
Terkait anak yatim ini, Sekda Tanbu H Ambo Sakka di hadapan Ketua Fraksi PKB DPRD RI menjelaskan, persoalan kesejahteraan anak se-Indonesia, khususnya anak yatim, sudah menjadi usulan di Kementrian Sosial RI.
“Hal ini berkaitan dengan status Bupati Tanbu sebagai Ketua Umum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak se-Indonesia. Kebetulan pula Pak Bupati Zairullah ini adalah Presiden Anak Yatim se-Indonesia,” imbuhnya.
Ambo Sakka juga menjelaskan masalah bendungan di Kabupaten Tanbu. Disebutkan, masalah ini sudah direspon oleh Kementerian PUPR. Serta telah masuk dalam perencanaan nasional di Bappenas.
“Saai ini Pemkab Tanbu masih menunggu izin dari kementerian lingkungan hidup, menyangkut perubahan status tanah dari hutan lindung,” ucapnya.
Sekda juga bicara tentang pertanian, khususnya mengenai persiapan Kalimantan Selatan sebagai lumbung pangan berkaitan dengan Ibu Kota Negara yang baru.
“Diharapkan Kalimantan Selatan atau Tanah Bumbu sebagai penyangga dengan IKN, maka usulan pertanian di DPR RI bisa diakomodir,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tanbu, Ardiansyah SSos, juga menyampaikan sejumlah program dalam upaya menunjang kegiatan Diskominfo Tanbu.(win)
Editor : Almin Hatta
