Paringin — Pemerintah Kabupaten Balangan kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menandai keberhasilan 12 tahun berturut-turut dalam mempertahankan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Balangan, Abdul Hadi, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil dari kerja kolektif seluruh SKPD yang terus berkomitmen menjalankan sistem keuangan daerah secara akuntabel dan transparan,” ucapnya dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, pada Senin (26/5/2025).
Laporan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, kepada Bupati Abdul Hadi dan Ketua DPRD Balangan, Lindawati.
Abdul Hadi berharap, raihan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas demi pelayanan publik yang prima dan pemerintahan yang bersih,” tambahnya.
Sementara itu, Andriyanto menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap LKPD 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dilakukan dengan berpedoman pada empat kriteria utama:
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Kecukupan informasi dalam laporan keuangan
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Efektivitas sistem pengendalian internal
“Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,” jelasnya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut membuktikan bahwa Pemkab Balangan terus berupaya menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan profesional.
Sementara itu, Ketua DPRD Balangan, Lindawati yang turut serta mendampingi, menilai keberhasilan ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Ia juga menyebut bahwa laporan keuangan yang disusun Pemkab Balangan telah memberikan informasi yang bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan fiskal daerah.
“Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya dalam menyusun laporan keuangan yang kredibel, sekaligus menunjukkan konsistensi dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Lindawati.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi simbolik, tetapi juga menjadi kewajiban yang mencerminkan tanggung jawab dalam mengelola dana publik demi pembangunan serta pelayanan masyarakat.
