Desa Baruh Panyambaran, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, ditunjuk sebagai desa percontohan dalam pelaksanaan program Desa Antikorupsi.
Penunjukan ini seiring digelarnya Bimbingan Teknis (Bimtek) Perluasan Desa Antikorupsi yang berlangsung secara daring oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (2/6/2025).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala DP3A P2KB PMD Balangan, Bejo Priyogo, menyampaikan bahwa bimtek ini merupakan langkah strategis memperluas cakupan program Desa Antikorupsi di Kabupaten Balangan.
“Terkait dengan bimtek percontohan Desa Antikorupsi, salah satunya adalah mengimplementasikan bahwa program ini bisa diperluas lagi. Harapannya, semua desa bisa menjadi desa yang bersih dan transparan dalam pelaksanaan pemerintahannya,” ujar Bejo di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Paringin Selatan.
Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa Dinas PMD Balangan, Amirul, menambahkan peran penting dinasnya dalam mendukung pelaksanaan program ini, terutama pada administrasi, pengumpulan data, serta penyediaan sarana dan prasarana yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami dari Dinas PMD bertugas mengawal proses administrasi dan pengisian data. Selain itu, kami juga akan mendukung pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai arahan tim dari KPK,” jelas Amirul.
Sementara itu, Kepala Desa Baruh Panyambaran, Handiansyah, menyatakan kesiapan desanya dalam menjalankan program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar dari 18 indikator yang ditetapkan KPK sudah dipenuhi desa.
“Kesiapan Desa Baruh Panyambaran sudah kami optimalkan. Dari 18 indikator yang dipaparkan oleh narasumber KPK, beberapa sudah kami penuhi karena telah menjalankan program Desa Anti Maladministrasi,” katanya.
Bimtek ini diikuti oleh Inspektur Kabupaten Balangan, Kepala DP3A P2KB PMD, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat.
