JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kalsel, menyampaikan secara langsung 7 tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel kepada DPR RI di Gedung Senayan, Kamis (4/9/2025).
Rombongan DPRD Kalsel diterima Ketua Komisi II DPR RI Rifkynizami Karsayuda bersama anggota DPR dan DPD RI asal daerah pemilihan Kalsel.
Dalam pertemuan itu, Supian HK menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penerimaan yang baik dari DPR RI. Ia menegaskan bahwa pihaknya menunaikan janji untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi damai di Banjarmasin beberapa waktu lalu.
“Alhamdulillah hari ini kami sudah menepati janji dan menyerahkan seluruh aspirasi masyarakat Kalsel kepada DPR RI. Tuntutan yang disampaikan elemen masyarakat dan mahasiswa sudah kami teruskan sepenuhnya,” ucapnya.
Adapun tujuh tuntutan yang disampaikan meliputi:
1. Efisiensi gaji dan tunjangan DPR sesuai kondisi fiskal negara dan transparansi penggunaannya.
2. Reformasi Polri, termasuk revisi UU Polri dan penuntasan kasus tindakan represif aparat.
3. Pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
4. Penyelesaian pengelolaan tambang batubara dan konflik agraria.
5. Evaluasi program strategis beranggaran besar seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KMP (Koperasi Merah Putih).
6. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.
7. Pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Selain tuntutan nasional, DPRD Kalsel juga menyuarakan isu lokal, antara lain penolakan Meratus dijadikan taman nasional, percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan dana bagi hasil, serta perhatian lebih untuk tenaga honorer.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifkynizami Karsayuda menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kalsel yang sudah menyuarakan aspirasi secara damai. Ia memastikan seluruh tuntutan akan ditindaklanjuti bersama pimpinan DPR RI.
“Silakan dilihat progresnya. Apa yang menjadi kewenangan DPR akan kami jalankan, dan untuk yang menjadi kewenangan presiden akan kami sampaikan secara resmi ke pimpinan DPR,” ujar Rifky.
Rifky juga menyampaikan permohonan maaf bila kinerja wakil rakyat dari Kalsel di Senayan masih belum memenuhi harapan masyarakat.
Turut mendampingi Supian HK dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rachman dan Kartoyo, Ketua Bapemperda Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Ketua Badan Kehormatan Rosehan NB, serta anggota DPRD Kalsel Mustafa Zakir.[]
