Dalam rangka mematangkan persiapan operasional Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa (4/11/2025).
Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, yang menyampaikan apresiasi atas komitmen bersama antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Kehadiran kita di sini merupakan wujud nyata tekad pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh stakeholder untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, cepat, mudah, terintegrasi, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Akhmad Fauzi.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Mal Pelayanan Publik tidak hanya sekadar memindahkan berbagai loket layanan ke dalam satu gedung, melainkan menjadi wadah integrasi pelayanan yang menyatukan berbagai jenis layanan publik dalam satu sistem yang efisien dan terpadu.
Menurutnya, MPP diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan pemerintahan.
Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana yang representatif serta dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten dalam penyelenggaraan MPP.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Balangan, Akhriani, menyampaikan bahwa persiapan penyelenggaraan MPP terus berjalan dengan baik berkat koordinasi yang solid antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal terkait.
Ia berharap melalui rapat koordinasi ini, seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga operasional MPP dapat berjalan sesuai rencana.
“Insyaallah Mal Pelayanan Publik Kabupaten Balangan dapat mulai beroperasi dan diresmikan pada pertengahan Desember mendatang sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” harap Akhriani.
Dengan kehadiran MPP, Pemerintah Kabupaten Balangan menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
