KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus memperkuat komitmen dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Melalui Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar di Hotel Grand Surya, Kamis (6/11/2025), Pemkab menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar langkah penanganan lebih terarah dan berdampak nyata.
Ketua Pelaksana TPPS Kotabaru, Syairi Mukhlis, yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Minggu Basuki, menyampaikan bahwa komitmen bersama seluruh pihak menjadi kunci dalam menurunkan prevalensi stunting di daerah.
“Tahun depan kami ingin lebih fokus pada kegiatan penanganan bersama. Setiap pedoman dan aksi konvergensi yang sudah disusun harus benar-benar dijalankan agar tidak molor dari target,” tegasnya.
Ia menambahkan, Rakor ini merupakan agenda rutin yang juga menjadi momentum evaluasi dan persiapan program tahun berikutnya. Dalam kesempatan ini, turut diundang penyuluh KB, petugas gizi, serta para camat se-Kabupaten Kotabaru untuk memperkuat koordinasi di tingkat lapangan.
Berdasarkan data, angka prevalensi stunting di Kotabaru naik dari 20,1 persen pada 2024 menjadi 23,2 persen pada 2025, sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
“Wakil Bupati selaku Ketua TPPS telah meminta agar semua kegiatan yang belum optimal dievaluasi dan diperbaiki di tahun 2026, agar angka stunting bisa kembali turun di bawah 20 persen,” ujar Minggu Basuki.
Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, M. Ardani, mengapresiasi kerja keras Pemkab Kotabaru yang dinilai konsisten dan kolaboratif dalam menekan stunting.
“Pemkab Kotabaru sudah bekerja keras, bukan hanya melalui Dinas KB, tapi juga Dinas Kesehatan dan Bapperida. Upaya lintas sektor ini patut diapresiasi karena bukan hanya hasil, tapi juga prosesnya,” ungkapnya.
Rakor juga diisi dengan sejumlah pemaparan materi dari berbagai narasumber, di antaranya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Kalsel mengenai Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas, serta Dinas Kesehatan yang membahas Peningkatan Kinerja Petugas Gizi dalam Penurunan Stunting.
Selain itu, Bapperida memaparkan Monitoring dan Evaluasi Aksi Konvergensi dari tingkat kabupaten hingga desa, sedangkan DPPPAPPKB mengulas Penguatan Konvergensi Lintas Sektor melalui Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting.
Kegiatan dihadiri oleh unsur Forkopimda, para kepala SKPD, TPPS Kotabaru, para camat, penyuluh KB, serta petugas gizi puskesmas se-Kabupaten Kotabaru.[]
