Jakarta — DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan membawa persoalan konflik agraria dan perlindungan masyarakat adat ke tingkat nasional melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (15/4/2026).
Rombongan dipimpin Ketua DPD PDIP Kalsel, H.M. Syaripuddin (Bang Dhin), dan diterima Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu. Dalam forum tersebut, turut hadir perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), komunitas Dayak Meratus, serta warga Desa Pulau Panci, Kabupaten Kotabaru.
Syaripuddin menegaskan, berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan di tingkat daerah, mulai dari penyerapan aspirasi hingga mediasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Namun, hingga kini belum membuahkan hasil akibat tumpang tindih kewenangan dan ketidaksinkronan kebijakan di tingkat pusat.
“Masalah ini sudah kami coba selesaikan di daerah, tetapi selalu terbentur kebijakan antarinstansi di pusat yang tidak sinkron,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah penolakan masyarakat adat terhadap rencana penetapan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional. Komunitas Dayak Meratus menilai kawasan tersebut merupakan wilayah adat yang telah dikelola secara turun-temurun, sehingga kebijakan itu dikhawatirkan mengancam hak kelola, akses sumber daya alam, serta keberlangsungan budaya mereka.
Selain itu, persoalan warga Desa Pulau Panci juga menjadi sorotan. Lahan bersertifikat hak milik sejak 2007–2008 kini masuk dalam kawasan hutan cagar alam, memicu ketidakpastian hukum dan berdampak pada ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Adian Napitupulu menyatakan BAM DPR RI akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama komisi terkait dan kementerian.
“Ini akan kami tindak lanjuti agar ada solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.[]
