KOTABARU — Pemerintah Kabupaten Kotabaru mulai mendorong percepatan inovasi di level perangkat daerah dengan meluncurkan aplikasi INOTEKDA (Inovasi dan Teknologi Daerah), Kamis (23/4/2026).
Langkah ini diambil untuk menjawab persoalan klasik inovasi daerah yang kerap berhenti di level gagasan tanpa dokumentasi dan pengembangan berkelanjutan.
Peluncuran INOTEKDA dilakukan bersamaan dengan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti perwakilan SKPD, camat, hingga kepala puskesmas. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur dalam merancang dan mengelola inovasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Zainal Arifin, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa inovasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
“Inovasi menjadi kunci dalam menjawab tantangan pelayanan publik. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menghadirkan solusi yang konkret, bukan sekadar program administratif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar inovasi tidak berhenti pada tahap pelatihan, tetapi benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sejumlah narasumber turut dihadirkan, di antaranya dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri serta Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang memberikan pemaparan terkait penguatan ekosistem inovasi di daerah.
Melalui INOTEKDA, pemerintah daerah berupaya membangun sistem pendataan dan pengelolaan inovasi yang lebih terstruktur. Selama ini, banyak inovasi dinilai belum terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit dikembangkan atau direplikasi.
Data 2025 menunjukkan Kotabaru baru mencatatkan sembilan inovasi dalam penilaian resmi. Meski dinilai memiliki kualitas yang cukup baik, jumlah tersebut masih jauh dari potensi yang ada.
“Kita sebenarnya punya banyak inovasi di lapangan, tetapi belum terkelola secara sistematis. INOTEKDA diharapkan menjadi solusi untuk itu,” ujar salah satu narasumber.
Ke depan, Pemkab Kotabaru menargetkan peningkatan jumlah sekaligus kualitas inovasi dengan mendorong partisipasi aktif seluruh perangkat daerah. Selain memperbaiki layanan publik, langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat provinsi maupun nasional.[]
