BANJARMASIN – Puluhan Business Advisor (BA) dan Project Management Officer (PMO) dari 13 daerah di Kalimantan Selatan melayangkan surat resmi kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan. Isinya: tuntutan kejelasan atas gaji yang sudah menunggak dua bulan dan kini memasuki bulan ketiga tanpa kepastian pencairan.
Mereka menegaskan telah menjalankan tugas sejak 2 Maret 2026 tanpa absen — namun hak mereka justru tak kunjung dibayar.
“Seluruh BA dan PMO tetap menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sebagaimana mestinya. Namun hak yang seharusnya diterima justru mengalami keterlambatan berkepanjangan,” tulis perwakilan mereka dalam surat tersebut.
Yang memperkeruh situasi, alasan keterlambatan yang disampaikan pihak terkait dinilai berubah-ubah dan tidak memberikan kepastian. Sementara para BA dan PMO menyebut daerah lain di provinsi berbeda telah lebih dulu merealisasikan pembayaran — menjadikan keterlambatan di Kalsel semakin sulit dibenarkan.
Dalam surat itu, mereka meminta tiga hal secara tegas: penjelasan resmi penyebab keterlambatan, jadwal pembayaran secara tertulis, dan realisasi pembayaran segera.
Tenggat waktu ditetapkan: Kamis, 21 Mei 2026 pukul 15.00 WITA. Jika tidak ada respons, mereka siap membawa persoalan ini ke Gubernur Kalimantan Selatan, DPRD Kalsel, Inspektorat, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, hingga Kementerian Koperasi RI.
Surat turut ditembuskan kepada DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalsel, serta pejabat terkait di lingkungan Dinas Koperasi.
Perwakilan BA dan PMO yang menandatangani surat berasal dari Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Balangan, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin.[]
