TAMIANG LAYANG – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Barito Timur mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesepuluh berturut-turut oleh Pemkab Barito Timur, namun mengingatkan bahwa prestasi itu bukan tujuan akhir. Pemerintah daerah diminta memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi memperkuat kemandirian fiskal.
Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar Trisna Andrilawitni dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/7/2026).
“Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang dalam laporan keuangan TA 2025 tetap meraih predikat opini WTP,” ujar Trisna.
Namun ia menambahkan, “Pada sektor Pendapatan Asli Daerah, kami tetap menaruh harapan agar ke depan lebih dipacu dan ditingkatkan lagi.”
Fraksi Golkar menilai optimalisasi PAD krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Dari sisi realisasi APBD 2025, pendapatan daerah yang ditargetkan Rp1,306 triliun terealisasi Rp1,349 triliun atau 103,26 persen. Realisasi belanja mencapai Rp1,302 triliun atau 91,48 persen dari pagu Rp1,423 triliun. SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat Rp163,93 miliar.
Fraksi Golkar menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.[]
