TAMIANG LAYANG – Wakil Bupati Barito Timur Adi Mula Nakalelu bersama Asisten I Setda Ari Panan, Ketua DPRD Nur Sulistio, dan Kepala BPBD-Damkar Achmad Gazali mengikuti Rapat Koordinasi Karhutla bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan BNPB di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (31/7/2026).
Rakor membahas kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta potensi kekeringan selama musim kemarau 2026 — termasuk rencana penguatan kapasitas personel, kesiapan sarana prasarana, dan koordinasi lintas sektor.
Asisten I Ari Panan menyebut salah satu fokus pembahasan adalah dukungan logistik dan peralatan pemadam karhutla dari pemerintah provinsi kepada daerah, termasuk rencana deploy helikopter patroli untuk memantau wilayah berpotensi kebakaran.
Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran — baik individu maupun korporasi — juga menjadi agenda penting dalam rakor ini sebagai instrumen efek jera.
BNPB dalam arahannya menekankan agar seluruh daerah memperkuat koordinasi bersama TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, dan masyarakat. Patroli rutin di titik-titik rawan harus diintensifkan sejak dini, dan pendataan wilayah yang mengalami kekeringan wajib dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026 melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026.
Pemkab Barito Timur menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam memperkuat kesiapsiagaan serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla dan kekeringan sepanjang musim kemarau 2026.[]
