BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan program APBD 2027 lebih banyak menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Desakan itu mengemuka dalam rapat kerja pembahasan program Dinas ESDM bersama Komisi III, Kamis (1/10/2026).
Ketua Komisi III Mustaqimah menegaskan, akses listrik dan air bersih harus menjadi prioritas utama — mendahului program lainnya.
“Yang lebih utama itu masyarakat dasar, listrik, air. Itu pasti menyentuh kebutuhan masyarakat dasar. Kita lebih mengutamakan itu, baru yang lainnya menyusul,” ujarnya.
Ia juga meminta progres realisasi program yang telah berjalan, seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), terus diperbarui agar pelaksanaannya dapat dipantau bersama dan usulan berikutnya lebih tepat sasaran.
Hasil rapat ini akan dibawa ke Badan Anggaran untuk mempertimbangkan realokasi anggaran — mengalihkan dana dari kegiatan yang dapat dikurangi ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat, termasuk penambahan sambungan listrik bagi warga yang belum memiliki kWh meter sendiri.
Mustaqimah menjelaskan, kepemilikan kWh meter mandiri bukan sekadar soal efisiensi biaya — sambungan listrik yang masih “mengait” ke sambungan lain berpotensi membengkakkan tagihan sekaligus menimbulkan risiko kebakaran.
PLT Kepala Dinas ESDM Kalsel H. Endarto memastikan bantuan pasang baru listrik disalurkan berdasarkan data penerima yang terverifikasi.
“Setiap BPBL by name, by address, by proposal,” ujarnya, seraya menegaskan ESDM akan terus berupaya mengakomodasi harapan Komisi III terkait program-program pro rakyat.[]
