TAMIANG LAYANG — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Barito Timur menyoroti besarnya belanja pegawai dalam RAPBD 2027 yang dinilai berkaitan dengan belum terpenuhinya alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah secara bertahap memperbesar porsi belanja modal dan belanja barang jasa, terutama untuk pembangunan jalan, jembatan, serta penyediaan air bersih.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Barito Timur, Trisna Andrilawitni, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (12/10/2026).
Berdasarkan rancangan anggaran yang disampaikan pemerintah daerah, pendapatan Barito Timur pada 2027 ditargetkan Rp848,01 miliar, sedangkan belanja daerah direncanakan Rp869,21 miliar. Defisit sebesar Rp21,20 miliar akan ditutup melalui pembiayaan netto.
Fraksi Golkar menilai APBD harus diarahkan pada program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar perlu menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
Di sisi pendapatan, Golkar mendorong pemerintah daerah menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara kreatif dan bertanggung jawab, sekaligus mengoptimalkan penerimaan transfer dari pemerintah pusat untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Pada sektor pendidikan, Fraksi Golkar mengapresiasi alokasi anggaran sebesar 20 persen. Sementara di bidang kesehatan, fraksi berharap anggaran yang dialokasikan melalui Dinas Kesehatan dan RSUD dapat menjamin ketersediaan obat-obatan serta tenaga kesehatan di puskesmas.
Dukungan anggaran itu juga diharapkan memperkuat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mempercepat penurunan angka stunting.
Golkar turut menyoroti pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dan pengawasan internal pemerintah. Keduanya dinilai penting untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Fraksi Golkar juga mendukung 20 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur. Pelaksanaannya diharapkan tepat sasaran, terutama dalam penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Terkait defisit anggaran, Golkar menerima rencana pembiayaan netto sebesar Rp21,20 miliar dengan catatan pengelolaannya dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Golkar menyatakan menerima Raperda APBD Barito Timur Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.[]
