BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 di Rumah Banjar Kantor DPRD Kalsel, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Kepala BPKAD Provinsi Kalsel Fatkhan.
Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK menyebut pembahasan sudah memasuki tahap akhir dan akan dibawa ke rapat paripurna pada 23 November 2026.
“Alhamdulillah, ini pembahasan terakhir untuk tahun anggaran 2027. Tadi sudah ada kesepakatan, akan diparipurnakan pada tanggal 23 November 2026. Pada arahnya tadi sudah ada juga peningkatan, pihak perangkat daerah menjelaskan ada peningkatan pada pendapatan,” ujarnya.
Supian menambahkan, pembahasan sektor belanja masih berlanjut karena ada sedikit hal yang perlu diselesaikan, sementara substansi lainnya telah rampung.
Dalam paparannya, TAPD menyampaikan pendapatan daerah 2027 direncanakan meningkat dibanding pagu sebelumnya, seiring penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dari pusat. Dana Bagi Hasil naik, Dana Alokasi Khusus turun, sedangkan Dana Alokasi Umum dan bantuan keuangan antardaerah tetap.
TAPD memastikan seluruh belanja wajib 2027 terpenuhi. Belanja infrastruktur pelayanan publik melampaui batas minimal, anggaran pendidikan memenuhi batas minimal, dan belanja pegawai masih di bawah batas maksimal namun harus tetap dikendalikan. Belanja modal diarahkan pada infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, dengan porsi terbesar pada jalan, irigasi, jaringan, serta gedung dan bangunan.
TAPD juga menyebut dari target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, bagian kabupaten/kota masih memerlukan tambahan agar pembayaran Dana Bagi Hasil terpenuhi minimal hingga triwulan pertama 2027.
Kepala BPKAD Fatkhan menjelaskan, penyesuaian atau pelampauan target pendapatan setelah penetapan masih dapat diakomodasi setelah hasil evaluasi APBD oleh Kemendagri terbit.
“Intinya kami masih bisa menyelesaikan kembali kalau memang ada pelampauan target pendapatan di bulan Desember itu, di akhir,” ujarnya.
Banggar berkomitmen mendalami lebih lanjut agar RAPBD 2027 disepakati tepat waktu dengan belanja yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.[]
