Editor: Almin Hatta
TAMIYANGLAYANG – Pada pandemi Covid-19 sekarang ini, pemerintah pusat, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menilai sangat penting untuk mengetahui kondisi masyarakat di desa. Terutama yang berkaitan dengan pemenuhan keperluan kebutuhan hidup warga sehari-hari. Termasuk roda perekonomian dan penghasilan mereka.
Terkait dengan hal tersebut, sejumlah aparat pemerintah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalteng mengujungi Desa Haringen, Kecamat Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur (Bartim), pada Jum’at (9/10/2020) kemarin.
Kedatangan tim DPMD Kalteng tersebut dalam rangka melakukan monitoring penyaluran Dana Desa (DD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD), terkait dengan program penanggulangan dampak pandemi Covid-19 wilayah Kalimantan Tengah tahun 2020.
Kegiatan monitoring tersebut dilaksanakan di Balai Desa Haringen, yang dihadiri langsung oleh Kepala DPMD Kalteng Drs Projikinnor MSi, Sekteris DPM Provinsi Kalteng Eka Dian Hadi Saputra, Kabid Kelembagaan DPMD Adiah Chandara Sari yang juga sebagai Seketaris Tim Penggerak PKK Kalteng, Kepala DPMD Bartim, Camat Karusen Janang, Camat Dusun Timur, Kepala Desa Haringen, serta perwakilan dari sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala DPMD Kalteng Drs Projikinnor MSi menyampaikan bahwa tujuan monitoring ini berkaitan dengan dana desa yang dipergunakan untuk BLTDD.
“Kita berharap, dana tersebut benar-benar sampai kepada warga masyarakat yang benar-benar membutuhkannya, sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19,” katanya.
Karena itu, papar Projikinnor, semua pihak tidak perlu berdebat panjang mengenai penyaluran dana tersebut. “Para pemimpin desa, sebutlah elit-elit desa, mari berkumpul bersama. Ada dari BPD, ada tokoh masyarakat, RT, RW, kepala desa, mari bermusyawarah. Rasa-rasanya warga desa ini semu kena dampak pandemi. Jadi, katakanlah gelombang pertama sudah diterima warga masing-masing-masing Rp600.000 pada April-Mei-Juli lalu, tinggal kini untuk periode kedua,” ujarnya.
Projikinnor memahami kalau masih ada warga yang protes-protes. “Kan masih ada periode kedua. Ayo dimusdeskan lagi, setelah itu boleh dibagikan lagi. Jadi, kita tunggu penyaluran dana BLTDD selanjutnya,” katanya.
Menurut Projikinnor, pemerintah sangat memahami bahwa warga masyarakat sudah menderita, dan tidak memiliki apa-apa lagi, karena dampak pendemi Covid-19 ini.
“Pemerintah juga memahami bahwa pandemi ini belum selesai. Karenanya, bantuan BLTDD di desa ditambah, terutama bagi desa yang warganya dianggap belum sepenuhnya mendapatkan bantuan,” ucapnya.
Projikinnoor mengungkapkan, dari pihak kementertian mengiamanahkan agar memaksimalkan bantuan untuk desa tertinggal. “Terkait amanah itulah, monitoring ini dilaksanakan. Alhamdulilah, untuk Kabupaten Bartim sudah cukup maksimal,” ujarnya.
Meski demikian, lanjutnya, Gubernur Kalteng minta agar lebih dimaksimalkan lagi. “Sebab, Gubernur Kalimantan Tengah, Pak Sugianto, ingin mensejehterakan masyarakatnya. Beliau minta agar mengutamakan ketahanan pangan, perekonomian masyarakat dan lainnya. Itulah keinginan Pak Sugianto sejak menjadi Gubernur Kalteng,” tegasnya.
Di sisi lain, papa Projikinnor, pemerintah juga perlu membangun asas yang berkeadilan. Yakni adanya transparansi atau keterbukaan dalam memberikan kesempatan kepada warga untuk terlibat di dalam BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
Dalam kesempatan tersebut, Projikinnor mengungkapkan adanya insentif dari Pemerintah Provinsi untuk kepala desa (Kades) sebesar Rp3.500.000, untuk Sekdes Rp1.500.000, perangkat desa seperti Kaur Desa dapat Rp1.000.000, Ketua BPD Rp1.500.000, dan anggotanya Rp1.000.000,-.
Sementara itu, Seketaris Tim Penggerak PKK Kalteng, Adiah Chandara Sari, memaparkan bahwa Program-program PKK memang dirancang untuk mensejahtrakan keluarga.
“Apabila keluarga sejehtra, tentu saja masyarakatnya juga sejahtera. Kalau sudah demikian, maka kita tidak perlu lagi menunggu kucuran BLTDD,” ujarnya.
Terkait dengan itu, lanjut Adiah, seluruh tim penggerak PKK Provinsi Kalteng turun ke seluruh kabupaten/kota untuk menyampaikan keinginan pemerintah. “Maka dari itu kita laksanakan bintek yang di dalamnya terkait pula masalah asuh anak, memberikan keterampilan kepada ibu-ibu, serta pemanfaatan pekarangan,” katanya.
Kemudian dilanjutkan penyampaian kepala desa, berkaitan dengan menjalankan program-program pemerintah desa dan kemajuan perkembangan desa. Paparan ini antara lain disampaikan oleh Kepala Desa Haringen, Kepala Desa Jaar, dan Kepala Desa Simpang Naning.
Terakhir, dilanjutkan penyerahan 500 masker kepada Kecamatan Dusun Timur oleh Adiah Chandara Sari. Juga diseeahkan 500 masker untuk Kecamatan Karusen Janang. “Semua masker tersebut bantuan dari Pemerintah Provinsi,” ujarnya.[]
