Editor: Almin Hatta
TAMIYANGLAYANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) Tahun 2021 diupayakan semaksimal mungkin mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Demikian ditegaskan Bupati Bartim Ampera AY Mebas SE MM dalam Rapat Paripurna XIII Masa Sidang I DPRD Bartim, Senin 16 November 2020 kemarin.
“Sangat penting dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2021 ini, dengan berupaya semaksimal mungkin mengakomodasi setiap program dan kegiatan secara konkrit dan terukur,” ujarnya saat menyampaikan nota keuangan dan RAPBD dalam Rapat Paripurna XIII tersebut.
Maka dari itu, papar Bupati Ampera AY Mebas, adalah menjadi keinginan pemerintah dan kita bersama untuk menghasilkan APBD yang benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan daerah.
“Keinginan tersebut hanya akan didapat melalui kebijakan anggaran yang responsible dan akuntabel terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sebagai konsekuensi masyarakat membayar pajak dan termasuk pula retribusi,” tegasnya.
Menurut Ampera, tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat Barito Timur tahun 2021 adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan penunjang dan kesehatan, peningkatan penyediaan lapangan kerja, usaha masyarakat, serta mengatasi masalah pandemi Covid-19 yang masih terjadi pada saat ini.
“Karena itu, kita semua perlu melakukan sinkronisasi antara seluruh OPD dalam penyusunan program dan alokasi anggaran, agar lebih banyak diarahkan pada program dan kegiatan yang menunjang pembangunan yang terintegrasi antar OPD,” katanya.
Ampera AY Mebas lebih jauh menjelaskan, semua hal tersebut guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan.
Sedangkan Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistio menuturkan, setelah kepala daerah menyampaikan nota keuangan kepada DPRD, maka selanjutnya DPRD Bartim mengagendakan tanggapan Fraksi Dewan terkait pengajuan nota keuangan tersebut.
“Sebelum masuk pada pembahasan bersama, maka besok Fraksi Pendukung Dewan akan memberikan tanggapan terhadap nota keuangan kepala daerah,” kata Nur Sulistio.[]
