Editor : Almin Hatta
TAMIYANGLAYANG – H Cilikman Jakri dari Fraksi Partai Gerindra ditetapkan sebagai Ketua Pansus LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim).
Penetapan Cilikman sebagai Ketua Pansus DPRD Bartim terkait LKPj Bupati Bartim Tahun Anggaran 2020 ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Bartim, Rabu (7/4/2021) kemarin. Sebagai Wakil Ketua adalah Hadi Santoso dari Fraksi Nasdem, dan Sekretaris Rida Heriyadi dari Fraksi PKPI.
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bartim Nur Sulistio SPd I, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Habib Said Abdul Saleh, serta sejumlah undangan lainnya secara daring.
Nur Sulistio menjelaskan, LKPj merupakan laporan dalam bentuk informasi penyelenggaraan pemerintahaan selama satu tahun anggaran, atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
“Pada rapat sebelumnya kita telah membahas pembentukan Pansus LKPj Kepala Daerah dengan mencanangkan program-program serta kinerja yang akan ditinjau dan dievaluasi, dengan tujuan agar menjadi program yang tepat sasaran,” ujarnya.
Setelah penertapan ini, lanjut Nur Sulistio, maka Pansus akan mengatur strategi evaluasi terkait kerja dan program yang sudah dijalankan Pemerintah Daerah pada tahun 2020 lalu.
“Hal tersebut menjadi tolak ukur dari Pansus sebelumnya, dengan pencapaian rekom dan progres yang nantinya akan diteruskan oleh Pansus yang saat ini sudah terbentuk,” katanya.
Nur Sulistio mengingatkan, Pansus memiliki masa kerja paling lambat 30 hari setelah Kepala Daerah menyampaikan LKPj.
“Setelah itu Pansus harus menyampaikan catatan dan rekomendasi. Oleh sebab itu, kita dorong agar cepat,” tegasnya.
Ketua Pansus yang baru saja ditetapkan, H Cilikman Jakri, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti dan menyusun rencana, dan berupaya bekerja maksimal terkait dengan LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 ini.
Disebutkan pula, pihaknya akan melihat seperti apa laporan Kepala Daerah. Pihaknya juga akan mengecek laporan tahun 2019, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum.
“Selain mengevaluasi pembangunan, juga program yang akan diprioritaskan adalah terkait anggaran untuk Covid- 19,” tutupnya.[]
