Editor : Almin Hatta
TAMIYANGLAYANG – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Barito Timur (Bartim) Tahun Anggaran 2020 mendapat 69 catatan dan 56 rekomendasi dari DPRD.
Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang III Tahun 2021 DPRD Bartim tentang LKPJ Bupati Bartim 2020, Senin (3/5/2021) kemarin.
Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bartim Nur Sulistio didampingi Wakil Ketua, dan dihadiri Bupati Bartim Ampera A Y Mebas SE MM, di ruang rapat paripurna DPRD Bartim, itu bahkan sempat diskors beberapa kali.
Sidang dimulai dengan pembacaan agenda rapat oleh pimpinan sidang, Ketua DPRD Bartim Nur Sulistio SPd I, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan dari Tim Panitia Khusus (Pansus) mengenai hasil pembahasan dan penelusuran yang dilakukan Tim Pansus.
Ketua Pansus, Cilikman, mengatakan pihaknya telah menerima langsung hasil LKPJ Kepala Daerah ini dan sudah mengecek ke lapangan serta telah pula melakukan evaluasi.
“Dari hasil pengecekan dan evaluasi tersebut, ada beberapa catatan dan rekomendasi dari Pansus, dan kami ingin pihak eksekutif mendengar dan menindaklanjutinya,” kata Cilikman kepada awak media ketika sidang masih diskors, dan menunggu sidang dilanjutkan.
Sidang ini sendiri memang sempat diskors oleh pimpinan sidang sebanyak 3×15 menit, dan pada skors terakhir pihak eksekutif akhirnya hadir juga.
Cilikman menyebutkan, tujuan dari rekomendasi tersebut adalah sebagai masukan bagi Bupati untuk kinerja ke depan, dan sebagai bahan evaluasi dari kekurangan yang belum maksimal.
“LKPJ itu setebal 98 halaman, dan kami dari Pansus memberikan 69 catatan serta 56 rekomendasi tentang kinerja pemerintah tahun 2020,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Selaku Ketua Pansus DPRD Bartim, Cilikman berharap rekomendasi dan catatan yang disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti pihak eksekutif.
“Kalau tidak, maka masyarakat akan dapat menilai bahwa inilah keadaan pemerintahan kita,” tegasnya.[]
