Editor : Almin Hatta
TAMIYANGLAYANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Timur (Bartim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), berharap pihak pemerintah daerah (Eksekutif) lebih maksimal dalam menggunakan anggaran yang dapat menyentuh masyarakat, berkaitan dengan hajat orang banyak.
Wakil Ketua I DPRD Bartim, Ariantho S Muler, usai rapat mengungkapkan, dalam rapat kerja yang telah dibahas diketahui dari pencapaian belanja modal semester I masih 20%, sehingga DPRD meminta pihak Eksekutif menggenjot penyerapan anggaran.
Ariantho yang sudah 4 periode menjadi anggota DPRD Bartim ini mengingatkan, agar pihak Eksekutif dapat mengejar sisa waktu 6 bulan untuk lebih ekstra bekerja keras, agar program-program yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak seperti infrastruktur, pertanian, perkebunan, belanja sosial dan belanja hibah, untuk penyerapan anggaran lebih dipercepat. Sebab, penyerapan anggaran pada semester I tahun 2021 ini masih rendah.
“Dari hasil pembahasan realisasi anggaran semester I, pemerintah daerah menyampaikan secara keseluruhan serapan anggaran mencapai 42%. Ternyata penyerapan yang maksimal pada belanja pegawai, sedangkan di biaya hibah, biaya social, dan biaya infrastruktur, masih di bawah 20%,” ungkap Ariantho usai rapat, Selasa (27/07/2021) lalu.
Menurut Ariantho, serapan anggaran secara keseluruhan sebesar 42% memang terlihat cukup tinggi. Namun DPRD tidak lepas dari fungsi pengawasannya.
“Kami tetap memberikan masukan dan saran. Kami tidak melihat diglobalnya saja, tetapi memilah bagian mana yang penyerapannya maksimal. Ternyata yang lebih maksimal di belanja pegawainya saja,” ujarnya.
Sesuai dengan Instruksi Presiden, papar Ariantho, seharusnya dalam kondisi pandemi seperti ini Eksekutif mengoptimalkan pembiayaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Ariantho juga berharap ada keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja modal yang dapat menyentuh hajat hidup orang banyak.
“Kami dari DPRD tidak menyalahkan, namun lebih mendorong untuk meningkatkan kepentingan orang banyak, sesuai dengan visi misi Bupati Barito Timur mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Barito Timur, Misnohartaku, menjelaskan rendahnya persentase belanja modal atau belanja publik karena masih dalam proses.
“Misalnya pemborong, tidak semua mau mengambil uang muka. Mereka biasanya langsung ke tahap II. Saat ini sebagian besar sudah cair, tinggal proses penyelesaian di review aktif,” ujarnya.
Menurut Misnohartaku, Eksekutif pasti berupaya mencapai target realisasi anggaran. Sebab, jika tidak mencapai target, maka akan dikenai sanksi.
“Kami sudah beberapa kali rapat berkoordinasi dengan SKPD terkait percepatan realisasi anggaran ini. SKPD sudah kelar semua, tinggal eksekusi. Kalau uang tidak ada masalah, tinggal persyaratan administrasi dan kerja keras bersama untuk mencapai target,” tegasnya.[]
