BANJARMASIN – Anggota DPRD Kalsel M Yani Helmi mengaku kaget dengan kabar disahkannya UU tentang pemindahan ibukota provinsi ke Banjarbaru. Dirinya menyayangkan hal itu.
Menurut Yani, lokasi ibukota provinsi adalah kepentingan masyarakat di 13 kabupaten/kota.
“Aspirasi masyarakat yang harus pertama didengar, kemudian baru dirapatkan dan diparipurnakan usulan tersebut sesuai prosedur yang ada,” katanya, Kamis (24/2).
Yani juga mengaku bingung ketika kembali ke daerah pemilihannya di Tanah Bumbu dan Kotabaru. Apa yang harus dia jelaskan kepada masyarakat yang memilih dirinya. Sementara dirinya sendiri pun kaget.
“Kita mesti jawab apa, karena tidak tahu prosesnya,” ujarnya.
Meski begitu, Yani menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat soal setuju atau tidak atas pemindahan tersebut. RUU yang sudah disahkan menjadi UU harus melalui proses ketika ada usulan peninjauan kembali.
“Kita siap bersama rakyat memperjuangkan aspirasi mereka,” ucap politisi Partai Golkar tersebut.[]
