DPRD dan Pemprov Kalsel Perkuat Sinergi di Rapat Paripurna Hari Jadi ke-76

Diposting pada

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel, Rabu (12/8/2026), di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, mengusung tema “Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju”.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, didampingi tiga Wakil Ketua yakni H. Kartoyo, H.M. Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari. Gubernur Kalsel H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman turut hadir bersama unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Sejarah singkat berdirinya Provinsi Kalsel dibacakan oleh H.M. Alpiya Rakhman. Disebutkan, cikal bakal provinsi ini berawal dari Provinsi Borneo berpusat di Banjarmasin pascaproklamasi kemerdekaan, sebelum resmi menjadi daerah otonom lewat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang berlaku sejak 1 Januari 1957, dengan H. Sarkawi sebagai gubernur pertama. Hari Jadi Kalsel sendiri ditetapkan pada 14 Agustus 1950.

Gubernur Muhidin mengapresiasi sinergi DPRD dalam mendukung pembangunan daerah selama ini. Ia mengatakan tema Hari Jadi tahun ini menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai daerah, bekerja cepat dan tepat, serta mewujudkan Kalsel yang semakin maju.

Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman memaparkan sejumlah capaian pembangunan sepanjang 2026, di antaranya Kalsel masuk lima besar nasional untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja tinggi, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya berturut-turut, serta mencatat kemajuan dalam penanganan stunting dan kemiskinan. Ia menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, ulama, dan masyarakat Banua.

Sementara itu, Ketua DPRD Supian HK menegaskan peringatan Hari Jadi bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat kebersamaan membangun daerah.

Ia menyebut kolaborasi harmonis antara DPRD dan Pemerintah Provinsi menjadi modal penting untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor.[]