TAMIYANGLAYANG – Bencana banjir yang belakangan kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Barito Timur (Bartim) diduga disebabkan oleh aktivitas partambangan, perkebunan, dan masih adanya pembakaran lahan yang menyebabkan hutan gundul.
“Karena itu, DPRD akan melakukan peninjauan dalam waktu dekat ini, dan kami dahulukan Badan Musyawarah untuk melakukan kegiatan peninjauan ke semua areal pertambangan yang ada di Bartim ini,” kata Wakil Ketua II DPRD Bartim, Depe SE, seusai menghadiri Konferensi PWI Bartim di Hotel Indra Jaya, Tamiyang Layang, Sabtu (28/5/2022).
Menurut Depe, seyogianya dari pihak pertambangan ada jaminan reklamasi terhadap bekas areal pertambangan yang mereka tinggalkan.
“Harus ada jaminan reklamasi dari pihak perusahaan pertambangan. Seharusnya, setelah melakukan penambangan di dataran atas, maka areal bekas aktivitas pertambangan tersebut harus ditutup,” ujarnya.
Depe menyebutkan, untuk biaya reklamasi tersebut, pihak perusahaan mesti menggunakan dana sendiri.
“Mereka harus mempercepat penutupan arel bekas aktivias penambangan, jangan dibiarkan begitu saja. Kita tidak ingin lagi terjadi banjir di masa-masa mendatang,” tegasnya.
Depe menjelaskan, penyebab banjir antara lain karena terjadinya pendangkalan sungai sebagai dampak aktivitas pertambangan, perkebunan, dan pembakaran lahan yang menyebabkan hutan gundul.
“Jadi, semua kegiatan tersebut mestinya harus sesuai dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan),” ujarnya.
Untuk desa-desa yang terkena dampak banjir, papar Depe, harus disiapkan dana melalui APBD untuk penanggulangannya.[]
Editor : Almin Hatta
