TAMIYANGLAYANG – Ketua Komisi II DPRD Barito Timur (Bartim), Wahyudinnoor SP MP, mengharapkan Kepala Daerah memaksimalkan penyerapan anggaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta realisasikan visi misi.
“Kita melihat pemerintah daerah kurang serius. Terbukti, dengan uang yang banyak, tapi pencapaiannya rendah,” katanya kepada awak media, Selasa (30/5/2023).
Menurut Wahyudinnoor, sebenarnya Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait dengan anggaran ini tergantung juga dengan kepala daerah.
“Apa yang disampaikan kepada daerah yang berkaitan dengan masalah rapat kerja dengan SOPD, sudah sering kita bahas dalam rapat kerja,” ujarnya.
Meski demikian, Wahyudinnoor mengapresiasi raihan Kabupaten Bartim yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 kalinya dari BPK.
“Artinya, dalam hal pelaporan keuangan kita cukup bagus,” ucapnya.
Cuma, lanjut Wahyudinnoor, yang menjadi persoalan adalah pengelolaan keuangan dalam hal implementasi pelaksanaan tata kelola.
Menurut Wahyudinnoor, dalam hal pengelolaan keuangan ini Bartim masih bermasalah. Salah satunya adalah proses Kas Pembebanan Ganti Uang (GU) yang dinilai lambat.
GU adalah prosedur yang digunakan dalam rangka mengisi kembali uang persediaan di bendahara pengeluaran, dan sekaligus dalam rangka mengesahkan penggunaan uang persediaan.
“Keterlambatan itu berdampak terhadap kinerja SOPD. Maka tidak heran pada waktu laporan LKPj Tahun 2022, pencapaian kinerja kita baru mencapai 46% lebih,” ungkap Ketua Pansus LKPj DPRD Bartim Tahun 2022 ini.
Hal ini, papar Wahyudinnoor, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah masih rendah. Faktanya adalah, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (SILPA) masih di atas Rp72 miliar.
“Bertahun-tahun hal ini sudah kita sampaikan, agar pemerintah daerah melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya, pemerintah kurang serius untuk mengelola pelabuhan. Di tahun 2019 lalu kita minta pemerintah menganggarkan untuk perbaikan fasilitas di pelabuhan,” beber Wahyudinnoor.
“Selain itu masalah parkir, sudah disampaikan berkali-kali, tolong dievaluasi masalah nilainya, peraturan-peraturannya, regulasinya, nah ini juga tidak dilaksanakan,” tambahnya.[]
Gazali Rahman 30/5/ 2023.(d F).
