TAMIYANGLAYANG – Kepala BPKAD Barito Timur (Bartim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Misnohartaku, menjelaskan tentang kunjungan Komisi III DPRD HSU untuk mempelajari pajak dan pengelolaan retribusi daerah.
“Kedatangan Komisi III DPRD HSU ke BPKAD Bartim pada Jum’at (9/6/2023) itu merupakan kunjungan kerja. Tentu pihak kami menyambut baik. Mereka bertanya seputar perubahan Perda tentang pajak retribusi daerah, kemudian strategi-strategi Barito Timur untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.
Secara keuangan viskal, papar Misnohartaku, HSU tidak beda jauh dibanding Bartim, dengan APBD di kisaran Rp 1 Triliun.
“Komisi III DPRD HSU dalam kunjungan tersebut menceritakan tentang kondisi di HSU yang mirip-mirip dengan di Bartim. Misalnya terkait pengujian kendaraan bermotor. Jadi mereka meminta data, seperti apa pengelolaannya di Bartim,” katanya.
Misnohartaku menyebutkan, kebanyakan yang ditanyakan anggota Komisi III DPRD HSU tentang PAD. Sedangkan dari sisi belanja tidak terlalu banyak ditanyakan.
“Jadi, secara umum sudah kita sampaikan terkait profil APBD Bartim. Mereka pun melihat realisasi PAD dan APBD Bartim tahun lalu secara keseluruhan. Juga yang dianggarkan di APBD murni tahun 2023,” ucapnya.
Selain hal itu, lanjut Misnohartaku, mereka juga bertanya mengenai capaian WTP 7 kali berturut-turut yang diraih Bartim.
“Masalah WTP ini menjadi bahasan perbincangan cukup panjang. Setelah itu, masalah Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Bartim tahun ini,” tuturnya.
Misnohartaku menjelaskan, KKD merupakan parameter untuk menetapkan besaran tunjangan, representasi tunjangan reses DPRD yang dituangkan dengan peraturan kepala daerah tentang hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD.
“Kalau PAD tinggi, akan mendorong nilai KKD menjadi meningkat,” ungkapnya.[]
