BANJARMASIN – Komisi II DPRD Kalsel, bersama mitra kerjanya, melakukan rapat dengar pendapat dengan nelayan dari sejumlah daerah, Kamis (26/10).
Hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan kuota BBM yang diterima nelayan. Banyak nelayan yang belum mendapatkan BBM bersubsidi karena belum terdata.
Sekretaris Komisi II M Iqbal Yudiannor menuturkan, agar BBM tidak disalahgunakan, perlu pendataan lebih agar kuota BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
“Adanya beberapa upaya untuk mengatasi permasalahannya yakni dengan satu pemutakhiran data agar menambah kuota BBM artinya jangan sampai ketika meminta kuota ternyata tidak tersalurkan secara tepat, selanjutnya fungsi pengawasan, kita akan meminta kepada Polairud, AL dan KSOP data real penyaluran,” jelasnya.
Ditambahkannya lagi, dinas di tiap kabupaten harus melakukan pendataan karena apabila tidak dilakukan, akan berdampak adanya penambahan.
“Kami hanya menyalurkan dan memfasilitasi kepada BPH Migas, koperasi dan lain- lain kalau bisa diperbanyak SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) karena ini sangat membantu bagi nelayan dalam mendapatkan BBM bersubsidi artinya penyalur SPDN di 3 Kab/ Kota ini akan tercapai penyalurannya, sehingga tidak ada penyelewengan dan tidak ada subsidi yang tidak tepat sasaran,” harap Iqbal.
