BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, menyatakan dukungannya terhadap program kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel. Fokus dukungan ini terutama pada program prioritas yang berkaitan dengan isu strategis dalam urusan kehutanan dan lingkungan hidup.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, dalam acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 yang bertujuan untuk merumuskan isu strategis terkait kehutanan dan lingkungan hidup. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, Sekretariat Daerah (Setda) Kalsel, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, pada 10 Februari 2025.
“Kami saat ini membahas isu-isu strategis yang akan dihadapi DLH dan Dinas Kehutanan ke depan. Dalam lima tahun mendatang, kami ingin memprioritaskan program yang harus diutamakan untuk mendukung kedua dinas ini,” tutur Mustaqimah, yang juga merupakan politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Mustaqimah menambahkan, sebagai bagian dari Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kalsel, Komisi III akan berkomitmen untuk memperjuangkan program-program penting yang dapat mendukung langkah-langkah strategis DLH dan Kehutanan.
Gubernur Kalsel, yang diwakili oleh Plh. Sekretaris Daerah (Sekda), H. M. Syarifuddin, dalam sambutan tertulisnya menekankan pentingnya forum ini untuk mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
“Tadi disampaikan oleh Kadis Lingkungan Hidup, bahwa isu yang saat ini perlu kita cermati adalah masalah sampah. Forum ini akan membahas bagaimana sampah bisa dikelola dengan baik dan memiliki nilai tambah,” ujar Syarifuddin, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Kalsel.
Plh. Sekda Kalsel juga menambahkan beberapa isu prioritas di Kalsel yang harus menjadi perhatian, seperti pemberdayaan manusia, pengembangan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, ketahanan bencana, dan pelayanan publik. Masing-masing isu tersebut memiliki tantangan tersendiri yang membutuhkan langkah-langkah strategis untuk membangun Kalsel yang lebih maju dan berdaya saing, terlebih sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN).
“Saya harap melalui forum ini, kita dapat menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah dan menghasilkan bahan-bahan yang mendukung dokumen pembangunan daerah,” tutup M. Syarifuddin.
Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 ini diikuti oleh berbagai pihak, termasuk Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota se-Kalsel, Kepala UPT Kementerian Kehutanan Wilayah Kalsel, serta akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), bersama dengan komunitas lingkungan.
