Masalah administratif di tingkat desa masih menjadi tantangan besar, terutama dalam hal pengelolaan data aparatur desa yang selama ini dilakukan secara manual melalui pencatatan di buku besar atau penyimpanan fisik dalam bentuk berkas. Cara lama ini memerlukan waktu yang lama dan menyulitkan proses pencarian informasi.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menghadirkan sebuah inovasi digital bernama Layanan Data Aparatur Pemerintah Desa (Ladapedes), yang dirancang khusus untuk memudahkan pengelolaan informasi aparatur desa secara terstruktur dan efisien.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Renny Yudisthesia menjelaskan, Senin (21/4/2025), bahwa Ladapedes dapat mempermudah pengumpulan dan pelaporan data, yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis oleh para pimpinan.
“Inovasi Ladapedes bertujuan untuk mempermudah proses pelayanan, mempercepat arus informasi, serta meningkatkan akurasi dalam pendataan. Inovasi ini juga memungkinkan aparatur desa dan masyarakat untuk mengakses layanan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor desa,” ujarnya.
Melalui sistem ini, berbagai data penting dapat dikelola, seperti data masa kerja aparatur desa, riwayat jabatan, mutasi, kekosongan jabatan, data keluarga, tingkat pendidikan, kompetensi, layanan kesehatan, hingga masa bakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa.
Lebih dari sekadar database, Ladapedes juga diharapkan menjadi alat penguatan tata kelola, khususnya dalam administrasi kepesertaan JKN–BPJS bagi perangkat desa. Seluruh proses pencatatan dilakukan secara digital, memungkinkan audit yang lebih mudah, serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Inovasi ini mendorong penataan administrasi yang lebih rapi dan terstruktur, terutama dalam proses pendaftaran dan pemberhentian kepesertaan JKN–BPJS. Semua tercatat secara digital, sehingga memperkuat akuntabilitas layanan pemerintah desa,” jelas Renny.
Ladapedes juga dirancang sebagai wadah konsultasi dan pembinaan bagi aparatur desa yang menghadapi persoalan teknis maupun administratif. Dengan hadirnya sistem ini, terbentuk satu basis data perangkat desa yang terkonsolidasi dan dapat dijadikan rujukan resmi dalam pengambilan kebijakan dan pembinaan ke depan.
“Dengan hadirnya Ladapedes, proses pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini bertransformasi menjadi lebih modern dan efisien, sekaligus mendukung prinsip transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” tambahnya.
Inovasi ini menjadi langkah maju Kabupaten Balangan dalam membangun pemerintahan desa yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
