TAMIANGLAYANG – Rabu pagi (14/5/2025), ruang rapat Setda Barito Timur tampak berbeda. Layar proyektor menampilkan wajah-wajah serius para narasumber dari Jakarta, sementara Asisten II Setda Amrullah bersama Inspektur Josmar L Banjar dan Kadis DPMPTSP Andrunganyan menyimak dengan seksama materi sosialisasi pengawasan perizinan yang digelar secara daring oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri.
“Masih ada celah penyimpangan meski sistem sudah digital,” ungkap Josmar usai acara, mengacu pada temuan masih maraknya layanan manual di beberapa sektor. Sosialisasi yang dibuka langsung oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri ini menghadirkan deretan pembicara kompeten, mulai dari perwakilan Kejaksaan, KPK, hingga Polri.
Amrullah mencatat poin penting dari arahan Mendagri tentang pengawasan berlapis. “Tak hanya APIP yang harus aktif, tapi juga perlu kolaborasi dengan penegak hukum,” ujarnya sambil memperlihatkan catatan tentang mekanisme pencegahan gratifikasi dan pungli.
Di sisi lain, Andrunganyan mengaku mendapat pencerahan baru. “Sistem OSS dan MPP memang mempermudah, tapi kami harus lebih ketat lagi dalam pengawasannya,” tutur kepala dinas yang bertanggung jawab atas perizinan ini.
Acara yang juga ditayangkan live di YouTube ini berlangsung cukup interaktif. Beberapa kali tim dari Bartim mengajukan pertanyaan terkait kendala teknis yang mereka hadapi di lapangan. “Kami ingin memastikan tidak ada lagi celah untuk praktik-praktik tidak sehat dalam perizinan,” tegas Josmar sebelum menutup laptopnya.
Sore itu, tim langsung menyusun rencana tindak lanjut. Mereka sepakat akan menggelar rapat internal untuk menyesuaikan sistem pengawasan dengan rekomendasi dari pusat, sekaligus menjadwalkan pelatihan ulang untuk operator perizinan di Bartim. “Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola perizinan kita,” pungkas Amrullah.
