BANJARMASIN – Pembahasan perubahan anggaran di DPRD Kalsel tidak hanya sekadar hitung-hitungan finansial, melainkan perjuangan nyata memastikan setiap rupiah berpihak pada rakyat. Dalam Rapat Paripurna ke-16 Senin (2/6), terungkap bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga program prioritas meski harus bekerja dengan anggaran defisit Rp2,58 triliun.
Wakil Gubernur H. Hasnuryadi Sulaiman menegaskan, defisit anggaran tidak menjadi halangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Kami memilih menanggung defisit daripada mengurangi alokasi untuk program pendidikan, kesehatan, dan bantuan UMKM,” ujarnya. Langkah berani ini didukung penuh oleh Ketua DPRD Dr. H. Supian HK yang menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyerapan anggaran.
Pemerintah provinsi mengajukan solusi inovatif dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan cadangan daerah. “Ini pilihan tepat di tengah keterbatasan, ketimbang menambah utang,” kata anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Nurul Fahmi. Penyertaan modal Rp98 miliar ke BUMD PT. Jamkrida juga dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk mendorong perekonomian lokal.
Proses pembahasan yang melibatkan semua fraksi dan dihadiri seluruh SKPD menunjukkan komitmen transparansi. “Kami ingin pastikan tidak ada program yang tumpang tindih,” tegas Kepala Bappeda Kalsel. Forum ini juga menjadi ajang konsultasi publik, dimana aspirasi masyarakat diakomodir melalui perwakilan DPRD.
Pembahasan lanjutan akan fokus pada penguatan program padat karya dan bantuan sosial sebagai bantalan perlindungan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Dengan pendekatan humanis ini, DPRD dan Pemprov Kalsel membuktikan bahwa politik anggaran bisa berjalan beriringan dengan politik kerakyatan.[]
