BANJARMASIN – Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah OPD mitra kerja, Jumat (1/8/2025), di Gedung DPRD Kalsel. Agenda ini jadi langkah awal untuk mematangkan rencana kerja dan anggaran tahun 2026.
RDP diikuti perwakilan dari BPSDM, Diskominfo, Satpol PP & Damkar, serta BKD Provinsi Kalsel. Masing-masing OPD memaparkan program prioritas, tantangan lapangan, hingga kebutuhan anggaran.
Sekretaris Komisi I, Ilham Noor, menegaskan pihaknya telah mencatat poin-poin strategis dari masing-masing pemaparan.
“Sudah disampaikan semua, ada yang perlu tambahan anggaran, ada yang masih bisa disesuaikan. Semua akan kita bawa ke Badan Anggaran,” ujar Ilham.
Komisi I memberi penekanan: anggaran harus berdampak nyata bagi pelayanan publik, bukan sekadar formalitas administrasi.
Salah satu isu yang jadi sorotan serius adalah penyelesaian status tenaga honorer dan PPPK. Menurut Ilham, BKD telah memaparkan kondisi terkini, dan Komisi I siap mendorong alokasi anggaran lebih optimal.
“Kita mendukung penuh. Mereka ini ujung tombak di lapangan. Kalau anggaran tidak berpihak, sulit berharap pelayanan membaik,” tegasnya.
Komisi I memastikan akan terus mengawal proses penganggaran agar setiap rupiah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara program di atas kertas. Kita bicara dampak langsung ke masyarakat. Itu yang jadi fokus Komisi I,” pungkas Ilham.[]
