Jakarta – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Banjarbakula. Infrastruktur pengelolaan sampah itu diharapkan dapat mulai direalisasikan pada 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam konsultasi Komisi III DPRD Kalsel dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Pertemuan berlangsung di ruang rapat Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU, Jakarta Pusat. Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Alpiya Rakhman, serta diikuti jajaran Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah mengatakan masih ada sejumlah persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi pemerintah daerah sebelum proyek tersebut dapat direalisasikan.
“Dari penjelasan Kementerian PU, masih ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan, termasuk penyesuaian administrasi akibat pergantian pejabat dan beberapa persyaratan lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD Kalsel berharap pembangunan TPST Regional Banjarbakula dapat segera dilakukan mengingat kondisi pengelolaan sampah di daerah yang dinilai semakin mendesak.
“Kita berharap pembangunan ini bisa segera terealisasi. Kalimantan Selatan saat ini juga sedang menghadapi persoalan darurat sampah,” katanya.
Sementara itu, Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum RI, Prasetyo, menyampaikan pemerintah pusat berkomitmen mendukung pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, proyek TPST tersebut ditargetkan dapat dibangun pada 2026 dan akan melayani lima kabupaten/kota di kawasan Banjarbakula.
“Rencananya pada 2026 akan dibangun TPST di Kalimantan Selatan yang melayani lima kabupaten/kota di wilayah Banjarbakula,” ujarnya.
Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu mengolah sekitar 150 ton sampah per hari sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi persoalan sampah di kawasan tersebut.
“Insya Allah pembangunan akan dilaksanakan melalui balai kami,” katanya.[]
