Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mulai mendorong penguatan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah di tengah kekhawatiran menurunnya ketergantungan terhadap sektor batubara.
Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel ke PT Sang Hyang Seri, Kamis (7/5/2026), guna memastikan ketersediaan benih padi berkualitas untuk mendukung ketahanan pangan dan produksi pertanian di daerah.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, bersama jajaran Dinas Pertanian Kalsel dan diterima Direktur PT Sang Hyang Seri, Adhi Cahyono Nugroho.
Dalam pertemuan itu, Kartoyo menegaskan DPRD ingin memastikan benih yang digunakan petani di Kalimantan Selatan benar-benar berkualitas dan tersedia secara berkelanjutan.
“Kami melakukan kunjungan ke PT SHS dalam rangka ingin memastikan penyediaan bibit berkualitas untuk padi di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Menurutnya, sektor pertanian kini mulai menjadi perhatian serius daerah karena kontribusi sektor batubara terhadap ekonomi daerah diperkirakan tidak akan selamanya dominan.
“Batubara sebagai pendapatan asli daerah kita sudah mulai habis. Karena itu kita mulai menengok sektor pertanian dan pariwisata. Tahun ini saja produksi padi kita mencapai 1.179.000 ton atau setara Rp7,7 triliun. Ini menjadi pendapatan luar biasa dan menempati posisi kedua setelah PNBP batubara,” jelasnya.
Kartoyo juga menyoroti pentingnya kesiapan rantai produksi benih. Berdasarkan penjelasan PT SHS, penyediaan benih unggul membutuhkan proses panjang hingga dua tahun sebelum siap tanam dan bersertifikat.
Sementara itu, Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kalsel, Zainal Arifin, mengatakan keberhasilan Kalsel sebagai salah satu lumbung pangan nasional sangat bergantung pada kualitas benih yang digunakan petani.
Ia menyebut produksi padi Kalsel pada 2025 mencapai lebih dari satu juta ton dan menempatkan provinsi tersebut di peringkat ke-12 nasional.
“Produksi sebesar itu tidak akan tercapai kalau tidak tersedia benih yang berkualitas,” katanya.
Menurut Zainal, saat ini terdapat 249 penangkar benih di Kalimantan Selatan yang sebagian besar berada di desa-desa. Aktivitas tersebut dinilai tidak hanya menopang produksi pangan, tetapi juga menggerakkan ekonomi pedesaan.
“Jumlah kebutuhan benih untuk produksi padi di Kalimantan Selatan jika dihitung mencapai sekitar Rp134 miliar yang beredar di desa. Ini mampu menggerakkan perekonomian desa, menciptakan usaha produktif, serta menyerap tenaga kerja,” ungkapnya.
DPRD Kalsel menilai kolaborasi dengan PT SHS dan Dinas Pertanian menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan sekaligus memperkuat arah diversifikasi ekonomi daerah di luar sektor tambang.
