Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel dan jajaran Kepala UPPD Samsat se-Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Bapenda Provinsi Bali untuk mempelajari inovasi pelayanan samsat dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Kamis (7/5/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dan diterima Sekretaris Bapenda Bali, I Gusti Putu Widiantara.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan berfokus pada sektor pajak kendaraan bermotor yang selama ini masih menjadi penyumbang terbesar PAD daerah. Karena itu, sistem pelayanan samsat dinilai menjadi titik penting dalam optimalisasi penerimaan pajak.
Muhammad Yani Helmi menyoroti salah satu pendekatan yang diterapkan di Bali, yakni pelibatan lembaga adat dalam mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan.
“Banyak hal yang menarik tadi ya yang saya cermati adalah persoalan bagaimana membayar, kemudahan wajib pajak membayar pajak melalui lembaga adat,” ujarnya.
Menurut politisi yang akrab disapa Paman Yani itu, pendekatan berbasis adat dinilai efektif karena memiliki ikatan sosial yang kuat di masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesadaran membayar pajak.
Selain itu, Komisi II DPRD Kalsel juga menyoroti tren peralihan kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. DPRD disebut mulai mempertimbangkan pengaturan tarif pajak kendaraan listrik dalam pembahasan rancangan peraturan daerah agar tetap memberi kontribusi bagi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.
“Nah ini sudah mendapat sorotan kami di raperda kami juga ingin memuat nanti tarif pajaknya yang tidak terlalu besar, tetapi ada kontribusi untuk daerah kita,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, DPRD Kalsel juga melempar gagasan efisiensi administrasi kendaraan bermotor melalui penggunaan stiker pajak tahunan tanpa harus selalu mengganti pelat kendaraan.
Paman Yani menilai langkah tersebut dapat memangkas biaya administrasi sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
“Intinya adalah mempermudah masyarakat untuk membayar pajak,” ujarnya.
Sementara itu, I Gusti Putu Widiantara berharap pertemuan tersebut dapat menjadi ruang berbagi pengalaman antardaerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi PAD.
Menurutnya, tantangan pengelolaan pendapatan daerah ke depan menuntut inovasi pelayanan yang lebih adaptif sekaligus tetap mampu menjaga kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak.
