KOTABARU – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotabaru resmi beroperasi setelah diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Senin (15/6/2026).
Kotabaru masuk dalam delapan MPP baru yang diresmikan sekaligus secara hybrid, bersama Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan.
Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis mengikuti peresmian dari MPP Kotabaru melalui Zoom Meeting.
Rini Widyantini menyebut kehadiran MPP sebagai wujud komitmen pemerintah menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan terintegrasi. Hingga Semester I 2026, jumlah MPP di Indonesia telah mencapai 313 unit atau sekitar 61,5 persen dari total kabupaten/kota.
“Rata-rata MPP memberikan 155 jenis layanan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PLN,” ujarnya.
Syairi Mukhlis menyatakan, Pemkab Kotabaru akan terus memperkuat digitalisasi layanan publik untuk menjangkau 22 kecamatan yang tersebar di kawasan daratan dan kepulauan.
“Layanan akan terus dikembangkan melalui sistem digital, agen layanan, maupun program jemput bola agar masyarakat dapat merasakan kemudahan akses pelayanan publik,” ujarnya.
Pemkab juga berencana menggelar pelayanan terpadu berkala di kecamatan-kecamatan — mendekatkan layanan kepada masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses.[]
