BANJARMASIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi pemotongan anggaran sebesar Rp800 miliar dalam Rancangan APBD 2027. Dari usulan Rp2,4 triliun, alokasi yang disetujui hanya Rp1,6 triliun.
“Jadi kita dipangkas sebesar Rp800 miliar, dari usulan Rp2,4 triliun menjadi Rp1,6 triliun,” kata Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toyib kepada wartawan usai rapat dengan Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (21/7/2026).
Yasin menyebut pemangkasan ini dampak langsung efisiensi anggaran akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya masih mengupayakan penambahan anggaran untuk merealisasikan program prioritas daerah.
Dengan keterbatasan anggaran, PUPR Kalsel akan memfokuskan belanja pada program prioritas — realisasi visi misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan proyek multiyears yang sudah berjalan, seperti pembangunan stadion dan rumah dinas gubernur.
Program yang dinilai kurang mendesak akan dievaluasi, ditunda, atau dihapus. Salah satunya pembangunan kantor DPRD Kalsel yang terbentur persoalan lahan.
Yasin menyebut, kekurangan anggaran ini telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Kalsel melalui Komisi III. Ia juga membuka peluang merealisasikan usulan pokok pikiran dewan melalui skema Inpres jalan daerah maupun irigasi yang merupakan proyek pemerintah pusat.
“Kalau memang sesuai, Insya Allah akan direalisasikan,” ujarnya.[]
