BANJARMASIN – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalsel-Teng, Senin (16/11/2026), untuk menindaklanjuti keluhan pelaku usaha transportasi air atas Instruksi Menteri Perhubungan (IMPHUB) Nomor 3 Tahun 2025.
Aturan tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) yang ditetapkan 28 April 2025 itu dinilai terlalu berat dipenuhi kapal-kapal kecil di daerah. Persoalan ini sebelumnya memicu aksi damai IKASUDA pada 26 Januari 2026 yang menuntut penolakan aturan tersebut. Hingga kini, tuntutan itu belum terealisasi.
Ketua Komisi III Mustaqimah menyebut sejumlah persyaratan teknis, seperti ketentuan dock kapal dan perizinan berlayar, tidak mungkin dipenuhi pemilik kapal kecil karena karakteristik angkutan sungai.
“Permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan hanya di sini saja. Kasihan mereka jika sampai tidak bisa bergerak mencari nafkah selama berbulan-bulan akibat izin yang mati dan tidak bisa diperpanjang,” ujarnya.
Di lapangan, banyak kapal sungai berhenti beroperasi selama beberapa bulan terakhir akibat izin yang mandek. Musim kemarau dan El Nino yang menyusutkan debit sungai ikut menghentikan pelayaran, sehingga gejolak di kalangan awak kapal belum mencuat.
Mustaqimah menegaskan persoalan ini menyangkut hajat hidup masyarakat sepanjang sungai dan harus dicarikan jalan keluar sebelum musim hujan.
“Untuk sementara memang ada beberapa kapal yang tidak beroperasi karena faktor air surut di musim kemarau, sehingga teriakan mereka belum terlalu menonjol, namun ini tetap masalah perut yang harus kita pikirkan bersama. Harapan kami, setelah nanti kita bawa ke kementerian, semoga segera ada titik terang agar mereka bisa kembali bekerja dengan tenang,” pungkasnya.[]
