BANJARMASIN – Anggota DPRD Kalimantan Selatan periode 2019-2024 akan memulai agenda kunjungan perdana pada 7-9 Oktober mendatang.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kalsel. Pihaknya akan melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Bank Kalsel DKI Jakarta.
Menurut Imam, pertemuan itu akan membahas masalah Non Performing Loan (NPL) dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dari bank milik daerah.
“Kita ingin mendalami masalah itu, karena sekarang ini sebetulnya bank berebut pasar. Apalagi Bank Kalsel Cabang DKI Jakarta tergolong kecil,” katanya.
Imam ingin mendalami lagi kemampuan perbankan milik daerah tersebut. Bisakah bertahan dan berkembang di tengah biaya operasional yang harus dikeluarkan. Khususnya pada biaya operasional terkait sewa kantor dan hal-hal lainnya yang turut memengaruhi beban cabang Bank Kalsel di ibukota.
Hasil kunjungan akan jadi evaluasi menyeluruh. Jika dinilai tidak terlalu menguntungkan dan justru terus merugi karena tingginya rasio NPL dan BOPO, pemerintah disarankan tidak perlu mempertahankan cabang tersebut dan fokus pada pengembangan di daerah.
Senada dengan Komisi II, Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan Suripno Sumas menjelaskan jika pihaknya sudah terjadwal akan berangkat ke Jakarta pada tanggal yang sama. Tujuannya untuk melakukan pertemuan dengan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami ingin melihat program apa yang diusulkan di tahun 2020, sehingga dapat menjadi bahan dalam rapat internal untuk memperjuangkan apa yang jadi usulan badan tersebut,” katanya.
Dalam agenda tersebut, tidak ada SKPD mitra kerja Komisi 1 yang akan diajak turut serta ke Jakarta. Badan Penghubung atau yang sering disebut Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga merupakan mitra kerja mereka.ril
