Editor : Almin Hatta
BANJARMASIN – Menyikapi kenaikan iuran BPJS yang dimulai per 1 Januari 2021, DPRD Kalsel mengunjungi RSUD Ulin Banjarmasin, Senin (4/1/2021).
Dalam kunjungan ini, para wakil rakyat ingin memastikan kesiapan rumah sakit milik Pemprov Kalsel tersebut agar pelayanan kesehatan bagi warga tak mampu tidak terganggu.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Lutfi Saifuddin, mengatakan, dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit akibat pandemi Covid-19, banyak masyarakat terancam gagal bayar iuran BPJS.
“Kita harus mengantisipasi. Pelayanan di rumah sakit milik Pemprov Kalsel tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Menurut Lutfi, RSUD Ulin akan menggunakan anggaran pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu untuk itu. Sejauh ini, RSUD Ulin hanya memiliki kesiapan sebanyak Rp 6 miliar.
Melihat evaluasi pada 2020, papar Lutfi, anggaran tersebut hanya bertahan hingga pertengahan tahun 2021. “Itu dipastikan kurang. Silakan ditutupi dulu,” katanya.
Meski begitu, Lutfi mengatakan, pihaknya siap mengupayakan penambahan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu pada APBD Perubahan 2021. “Kita minta jangan kendor. Jangan sampai ada kekurangan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syarifuddin menambahkan, pada APBD 2021, anggaran tersebut sudah disediakan sebanyak Rp 10 miliar. “Perlu sekitar Rp 3 miliar ditambahkan pada anggaran perubahan,” ujarnya.[]
